PSPK – 16 Juni 2026 | Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax, mulai berlaku pada Rabu (10/6) menuai kritik keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Anggota Komisi VI DPR yang membidangi energi, Mufti Anam, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil secara mendadak dan tanpa sosialisasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak dilibatkan dan kesal atas perubahan yang signifikan ini.
Ketidakpuasan Masyarakat dan DPR
Mufti Anam mengungkapkan bahwa kenaikan harga Pertamax yang diumumkan secara tiba-tiba ini sangat disayangkan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan. “Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa penjelasan yang utuh kepada masyarakat,” jelasnya. Kritikan ini juga ditujukan kepada pemerintah yang tidak memberikan informasi kepada DPR, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan energi.
Menurut Mufti, BBM bukan sekadar komoditas, tetapi merupakan instrumen penting yang mempengaruhi biaya transportasi, usaha, distribusi, dan harga kebutuhan sehari-hari. Kebijakan mengenai BBM harus dilakukan dengan transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi masyarakat.
Panggilan untuk Transparansi
Mufti meminta pemerintah dan Pertamina untuk menjelaskan dengan terbuka alasan di balik kenaikan harga Pertamax tersebut. Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil, agar mereka tidak merasa diabaikan. “Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai,” tambahnya.
Dengan kondisi daya beli yang masih tertekan dan lapangan usaha yang menghadapi berbagai tantangan, Mufti Anam berharap pemerintah dapat memberikan langkah-langkah protektif untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang mungkin timbul akibat kenaikan harga ini. “Tiba-tiba harga berubah, sementara daya beli masih tertekan dan lapangan usaha masih menghadapi berbagai tantangan,” ungkapnya.
Implikasi Kebijakan
Kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, bukan hanya berdampak pada pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat mempengaruhi inflasi dan biaya operasional usaha. Sejumlah pengusaha kecil dan menengah khawatir bahwa biaya transportasi yang meningkat akan berimbas pada harga jual barang, yang pada akhirnya membebani konsumen.
Seruan untuk Diskusi Lebih Lanjut
PDIP Tegur Pemerintah yang Mendadak Naikkan Harga Pertamax bukan sekadar isu internal partai, tetapi juga menandakan perlunya dialog yang lebih intensif antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Diskusi yang konstruktif akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dalam konteks ini, Mufti Anam mengajak semua pihak untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya diambil berdasarkan pertimbangan teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi rakyat.
Dengan demikian, harapan untuk adanya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting, agar setiap kebijakan yang diambil dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak. PDIP Tegur Pemerintah yang Mendadak Naikkan Harga Pertamax mencerminkan keinginan untuk melihat kebijakan yang lebih transparan dan berpihak kepada rakyat.
