PSPK – 09 Mei 2026 | Pengadilan militer atas kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, kembali memicu kritik dan kontroversi. Dimas Bagus Arya, Koordinator Badan Pekerja KontraS, mengekspresikan kekecewaannya atas proses pemanggilan Andrie Yunus sebagai saksi korban yang dinilai tidak dilakukan dengan cermat.
Menurut Dimas, sebelumnya Andrie Yunus tidak pernah diperiksa oleh pihak Oditurat Militer dalam proses penyelidikan. Hal ini juga tidak dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI). Lebih lanjut, Dimas mengingatkan bahwa Oditurat Militer telah menyampaikan bahwa tidak diperlukan keterangan dari Andrie Yunus sebagai saksi korban saat pelimpahan berkas perkara.
Sehingga, proses selama ini menunjukkan kontradiksi dengan persidangan yang saat ini tengah berlangsung. Dimas menekankan bahwa pengadilan militer harusnya tegas menolak berkas perkara di awal saat pelimpahan tersebut karena dianggap cacat dan tidak layak. Bukan malah melakukan upaya yang dinilai gegabah dengan mengancam pemidinaan pada Andrie Yunus karena dinilai tidak kooperatif.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan Andrie Yunus dalam sidang kasus penyiraman air keras. Oditur Militer Letnan Kolonel Corps Hukum (Chk) TNI Muhammad Iswadi menjelaskan bahwa pihaknya mengupayakan kehadiran Andrie Yunus untuk memberikan keterangan dalam persidangan, baik secara virtual maupun langsung.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang menangani kasus Andrie Yunus juga mencatat beberapa kejanggalan dalam sidang kedua pengadilan militer. Mereka menilai sidang tersebut merupakan peradilan sandiwara. Beberapa poin yang menjadi sorotan TAUD termasuk pernyataan hakim soal pemilihan wadah air keras, tindakan yang gegabah TNI, serta dianggap lucu-lucuan disayangkan TAUD.
Kesimpulan dari kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan militer atas kasus penyiraman air keras kepada Andrie Yunus masih menyisakan banyak pertanyaan dan kontroversi. Kritik dari berbagai pihak terus mengalir, menuntut proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus ini.
