PSPK – 01 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini resmi dinaikkan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol). Naiknya pangkat ini sekaligus menambah sorotan publik terhadap rekam jejaknya yang kerap muncul dalam penyelidikan kasus korupsi berskala nasional, termasuk dugaan suap di Bea Cukai, skandal kuota haji, serta penemuan safe house yang diduga menjadi tempat penyimpanan uang hasil gratifikasi.
Latar Belakang Karier
Asep Guntur Rahayu menapaki kariernya di kepolisian sebelum dialihkan ke KPK pada tahun 2024. Sebagai pejabat yang mengemban tugas penindakan, ia bertanggung jawab mengawasi proses penyidikan, pengumpulan bukti, serta koordinasi lintas lembaga. Selama masa jabatannya, Asep terlibat aktif dalam tiga kasus besar yang menjadi sorotan media:
- Kasus Safe House Bea Cukai: Pada 31 Maret 2026, KPK mengumumkan kembali temuan lokasi yang diduga berfungsi sebagai safe house dalam penyelidikan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Asep menyatakan bahwa sejumlah uang ditemukan di lokasi tersebut, namun rincian nilai dan lokasi tidak dapat dipublikasikan saat itu.
- Kasus Kuota Haji: Asep menjelaskan adanya dua klaster tersangka dalam skandal kuota haji tambahan. Klaster pertama melibatkan penyimpangan dalam pembagian kuota (50:50 alih-alih 92:8) yang merugikan negara, sementara klaster kedua berpusat pada aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian Agama. Ia menyebut nama-nama tersangka, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khusus Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), serta direktur operasional PT Maktour Ismail Adham dan ketua Kesthuri Asrul Aziz Taba.
- Pengungkapan Keuntungan Maktour: Menurut data auditor KPK, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah sebesar Rp27,8 miliar pada tahun 2024. Asep menuturkan bahwa aliran uang melibatkan pembayaran dalam dolar Amerika dan Riyal Saudi kepada pejabat kementerian, termasuk Gus Alex dan Hilman Latief.
Promosi ke Irjen Pol
Pengangkatan Asep menjadi Irjen Pol diumumkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada awal April 2026. Kenaikan pangkat ini didasarkan pada penilaian kinerja, integritas, dan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pihak kepolisian menekankan bahwa proses promosi mengikuti prosedur meritokratis tanpa intervensi politik.
Rekam Jejak Harta Kekayaan
Informasi publik tentang harta kekayaan Asep Guntur Rahayu masih terbatas. Sejak menjadi pejabat tinggi di KPK, ia wajib melaporkan asetnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, namun data lengkap belum dipublikasikan secara resmi. Analisis media menunjukkan tidak ada indikasi kepemilikan properti mewah atau rekening luar negeri yang terdeteksi dalam penyelidikan terkait kasus‑kasus yang dipimpinnya.
Dalam satu kesempatan pada konferensi pers 31 Maret 2026, Asep menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus‑kasus yang sedang disidik. Ia menambahkan bahwa semua aset pribadi telah tercatat dalam laporan keuangan tahunan yang diajukan ke otoritas terkait.
Pengaruh Terhadap Penegakan Hukum
Keberadaan Asep di KPK dianggap strategis mengingat kompleksitas jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, biro perjalanan haji, dan pelaku industri. KPK terus mengumpulkan alat bukti untuk menjadikan Fuad Hasan Mahsyur (pemilik Maktour) dan Hilman Latief (mantan Dirjen PHU) sebagai tersangka, dengan Asep memimpin koordinasi penyelidikan tersebut.
Selain itu, KPK juga menyiapkan panggilan kepada pengusaha rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diduga terlibat praktik suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Asep menyatakan bahwa penyelidikan ini masih dalam tahap awal, namun menunjukkan tekad lembaga untuk menindak lintas sektor.
Kesimpulan
Naik pangkat Asep Guntur Rahayu menjadi Irjen Pol menandai babak baru dalam kariernya sebagai penegak hukum. Selama menjabat sebagai Deputi KPK, ia telah memimpin serangkaian penyelidikan besar yang mengungkap dugaan korupsi di bidang bea cukai, kuota haji, serta industri rokok. Meskipun laporan harta kekayaan masih bersifat tertutup, tidak ada temuan publik yang menunjukkan penyimpangan pribadi. Kedepannya, peran Asep diperkirakan akan terus penting dalam menggerakkan agenda anti‑korupsi, terutama dalam menuntaskan kasus‑kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan pelaku bisnis.
