PSPK – 25 April 2026 | Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, kembali menjadi sorotan publik setelah tim kuasa hukumnya menyerahkan laporan resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan tersebut menuduh lima hakim yang memimpin persidangan melanggar kode etik peradilan, mengindikasikan potensi bias dan ketidakadilan dalam proses hukum.
Laporan Tim Kuasa Hukum
Tim advokat Nadiem Makarim mengajukan laporan pada Rabu, 22 April 2026, yang menargetkan hakim Ketua Purwanto Abdullah serta empat hakim anggota: Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra. Dalam dokumen yang diserahkan, mereka menegaskan adanya pelanggaran kode etik, termasuk pembatasan hak terdakwa untuk membela diri, keputusan yang dinilai tidak seimbang, serta tindakan yang dianggap menodai prinsip fair trial.
Reaksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Juru bicara PN Jakarta Pusat, Firman Akbar, menyatakan bahwa pengadilan tidak akan memberikan tanggapan lebih lanjut terhadap laporan tersebut demi menjaga integritas serta objektivitas proses yang masih berjalan. Menurutnya, majelis hakim tetap melaksanakan tugasnya sesuai koridor hukum, dan persidangan telah mengikuti prosedur acara yang berlaku. Penolakan respons ini diambil untuk menghindari intervensi yang dapat memengaruhi jalannya persidangan.
Dinamika Sidang dan Kritik
Persidangan kasus korupsi Chromebook, yang tercatat dengan nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, telah memasuki fase pemeriksaan saksi dan ahli a de charge. Namun, kehadiran tim advokat Nadiem Makarim tidak muncul pada jadwal sidang pemeriksaan tersebut, menimbulkan spekulasi bahwa tindakan absennya merupakan bentuk protes atau strategi hukum. Pakar hukum pidana Abdul Fickar menilai ketidakhadiran tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of court, menambah ketegangan antara terdakwa dan lembaga peradilan.
Implikasi Politik dan Hukum
Kasus ini bukan hanya soal dugaan kerugian negara sebesar Rp2,18 triliun sejak 2019, melainkan juga mencerminkan dinamika politik di Indonesia. Laporan terhadap hakim yang dilaporkan tidak hanya ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Pusat, tetapi juga disalin ke Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas MA, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Komisi Yudisial, hingga Ketua Komisi III DPR RI. Langkah tersebut menandakan upaya memperluas pengawasan atas independensi peradilan.
Para pengamat menilai bahwa bila tuduhan terhadap hakim terbukti, dapat menimbulkan preseden penting dalam penegakan kode etik peradilan. Sebaliknya, bila laporan dianggap tidak berdasar, dapat memperkuat posisi hakim dalam menegakkan hukum tanpa tekanan eksternal. Situasi ini juga memicu perdebatan publik mengenai keseimbangan antara hak terdakwa dan wewenang hakim dalam proses peradilan pidana.
Dengan sorotan media yang intens, publik menantikan hasil akhir persidangan serta keputusan otoritas pengawasan terhadap laporan etika hakim. Apapun hasilnya, kasus ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah hukum Indonesia, menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara politik, hukum, dan akuntabilitas publik.
