PSPK – 12 Mei 2026 | Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memperkenalkan buku panduan antikorupsi yang ditujukan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Inisiatif ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah memperkuat pendidikan karakter serta menanamkan budaya integritas di lingkungan sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa peluncuran panduan antikorupsi merupakan kebijakan strategis yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Kami baru saja meluncurkan program pendidikan antikorupsi melalui penerbitan buku panduan antikorupsi di sekolah. Ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berusaha memperkuat pendidikan karakter,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menambahkan bahwa buku panduan tersebut dirancang dengan lima kompetensi utama yang harus dikuasai oleh pelajar. Kompetensi‑kompetensi tersebut meliputi:
- Ketaatan terhadap aturan dan regulasi;
- Pemahaman kepemilikan dan tanggung jawab atas sumber daya;
- Kemampuan menghadapi dilema etis dengan keputusan yang tepat;
- Menjaga amanah dalam setiap tindakan;
- Membangun perilaku antikorupsi yang berkelanjutan.
Setyo menegaskan bahwa panduan akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga setiap lembaga pendidikan dapat mengadaptasi materi sesuai konteks lokal. “Harapannya dengan adanya buku pedoman ini bisa dijadikan sebagai guidance khususnya dari level PAUD sampai dengan SMA dan SMK,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, juga memberikan respons positif terhadap peluncuran panduan antikorupsi. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat karakter bangsa. “Kementerian Dalam Negeri sudah menerbitkan dua surat edaran. Yang pertama terkait dengan penguatan karakter dalam pendidikan, kemudian yang kedua surat edaran terkait dengan survei indeks integritas pendidikan nasional,” kata Akhmad.
Implementasi panduan antikorupsi akan melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua, serta pihak masyarakat. Sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan nilai‑nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran seperti PPKn, Bahasa Indonesia, dan bahkan mata pelajaran sains, melalui studi kasus, diskusi etika, dan proyek berbasis nilai. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan moral pada setiap pelajar.
Dalam jangka panjang, pemerintah berharap panduan antikorupsi dapat menurunkan tingkat kasus korupsi di sektor publik dengan menyiapkan generasi yang lebih sadar akan bahaya korupsi sejak usia dini. Dengan menanamkan nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas di sekolah, diharapkan budaya bersih dapat terbawa ke dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.
Secara keseluruhan, peluncuran panduan antikorupsi menandai langkah penting dalam agenda reformasi karakter nasional. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta orang tua. Jika dijalankan secara konsisten, panduan antikorupsi berpotensi menjadi fondasi kuat bagi terciptanya generasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.
