PSPK – 05 April 2026 | Kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang direncanakan akan diterapkan di lingkungan Pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Medan, memicu perdebatan di kalangan pegawai. Sebagian besar responden menilai bahwa model kerja ini kurang efektif bagi mereka yang memiliki tugas lapangan dan target yang harus dicapai.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh para pegawai:
- WFH dianggap tidak cocok untuk pekerjaan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti penagihan atau layanan publik di lapangan.
- Beberapa pegawai mengeluhkan jadwal yang tidak konsisten, misalnya diminta bekerja dari rumah pada hari Jumat tetapi tetap harus hadir pada hari Sabtu.
- Kekhawatiran utama adalah potensi tidak tercapainya target kerja yang telah ditetapkan, yang dapat berdampak pada penilaian kinerja.
Hingga kini, meskipun telah ada surat dari Kementerian yang menjadi dasar kebijakan WFH, belum ada Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur pelaksanaannya secara jelas di Kota Medan. Ketidakpastian regulasi ini menambah kecemasan pegawai, terutama mereka yang bertugas di sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Beberapa pegawai mengharapkan adanya kebijakan yang lebih adil dan terukur, yang mempertimbangkan perbedaan jenis pekerjaan serta kebutuhan operasional lapangan. Mereka menekankan bahwa tanpa kejelasan aturan, pelaksanaan WFH dapat mengganggu kinerja dan menghambat pencapaian target.
Situasi ini menunjukkan pentingnya penyusunan regulasi yang spesifik, transparan, dan disosialisasikan secara menyeluruh sebelum kebijakan WFH diimplementasikan secara luas di lingkungan pemerintah daerah.
