PSPK – 11 April 2026 | Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11% pada tahun 2025 dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka. Namun di balik data makro tersebut tersimpan kontradiksi yang mengancam fondasi sosial‑demokrasi negara.
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi
| Indikator | 2025 |
|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,11 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 8,25 |
| Pengangguran Terbuka (%) | 4,74 |
| Pekerja Informal (%) | 57,70 |
| Pekerja Tanpa Upah (keluarga) (%) | 12,88 |
| Pekerja Tidak Penuh Waktu (%) | 32,06 |
Data ini menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran tidak serta‑merta berarti terciptanya pekerjaan yang layak. Sebagian besar penurunan kemiskinan dipicu oleh bantuan sosial senilai hampir Rp30 triliun, bukan oleh peningkatan kemandirian ekonomi rakyat. Fenomena “kesejahteraan yang disubsidi” membuat masyarakat secara statistik keluar dari kemiskinan, namun tetap rentan terhadap guncangan ekonomi.
Secara geografis, pertumbuhan tidak merata. Sementara provinsi Sulawesi mencatat pertumbuhan 6,23 %, wilayah Papua Tengah mengalami kontraksi –6,44 %. Rasio Gini yang turun menjadi 0,363 pun hanya mencerminkan distribusi pengeluaran, bukan akumulasi kekayaan.
Terancamnya Kebebasan Sipil: Kasus Andrie Yunus
Pada 12 Maret 2026, aktivis Andrie Yunus diserang dengan air keras di Jakarta Pusat. Luka bakar menutupi 24 % tubuhnya dan mengancam kebutaan pada mata kanan. Andrie dikenal kritis terhadap remiliterisasi, impunitas aparat, dan melemahnya kontrol sipil atas militer.
Serangan ini tidak dipandang sebagai insiden acak, melainkan upaya pembungkaman terhadap suara kritis. Penyelidikan antara Polri dan TNI menunjukkan ketidaksesuaian temuan, menimbulkan kekhawatiran akan praktik “tukar kepala” dan impunitas. Masyarakat sipil menuntut dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen agar kebenaran tidak ditutup.
Kasus tersebut menggambarkan bagaimana sosio‑demokrasi—yang menuntut partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, berserikat, dan mengkritik kekuasaan—sedang berada pada titik rapuh.
Urgensi Marhaenisme dan Peran Kader GMNI
Dalam rangka memperkuat Marhaenisme, gerakan mahasiswa nasional (GMNI) menggelar kegiatan berbagi takjil di wilayah UNY dan sekitarnya, sekaligus berinteraksi langsung dengan pekerja informal seperti becak dan ojek online. Ketua DPK‑GMNI FT‑UNY menekankan pentingnya merasakan langsung kondisi rakyat, bukan sekadar mempelajarinya sebagai objek.
- Marhaenisme harus kembali menjadi gerakan yang menyatukan buruh, petani, dan elemen sipil lain.
- Reformasi agraria, demokratisasi akses permodalan, industrialisasi berbasis kerakyatan, dan penguatan koperasi menjadi langkah struktural.
- Kader GMNI diharapkan menjadi motor perubahan, bukan sekadar anggota organisasi.
Dengan menempatkan pengetahuan sebagai alat emansipasi, kader dapat mengubah narasi dominan yang selama ini dikuasai elite menjadi wacana yang berpihak pada rakyat. Sebagai contoh, Vansianus Masir, Ketua DPK‑GMNI STPMD “APMD” Yogyakarta, sekaligus pemimpin redaksi LPM Teropong, mencontohkan peran ganda yang menghubungkan aksi lapangan dengan produksi intelektual.
Jika pemerintah tidak melakukan perombakan struktural dan melindungi ruang publik bagi aktivis, paradoks pertumbuhan ekonomi akan terus memperdalam jurang antara statistik makro yang menggembirakan dan realitas hidup rakyat miskin serta terpinggirkan.
