PSPK – 17 Maret 2026 | Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan dukungan penuh terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh kementerian yang membatasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara instan oleh pelajar. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi proses belajar dari potensi kemunduran kognitif.
Hetifah mengingatkan bahwa kemudahan memperoleh jawaban secara otomatis dapat menghambat perkembangan berpikir kritis, kreativitas, dan kejujuran akademik siswa. Menurutnya, teknologi harus berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- Penggunaan AI tidak boleh menggantikan proses eksplorasi dan pemahaman dalam pembelajaran.
- Kebijakan tidak bertujuan memusuhi teknologi, melainkan membangun kesadaran penggunaan yang bertanggung jawab.
- Pengawasan penggunaan AI memerlukan kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah.
- Sekolah perlu merancang tugas yang menekankan analisis dan proses berpikir, sehingga sulit diselesaikan oleh AI.
- Pemerintah diharapkan menyusun pedoman teknis serta memperkuat literasi digital bagi pendidik.
Komisi X juga menyambut baik wacana pengembangan platform AI buatan dalam negeri khusus untuk pendidikan. Platform semacam itu diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang, dengan fitur yang membatasi konten negatif sekaligus menyediakan ruang belajar digital yang produktif.
Dengan langkah ini, diharapkan siswa tetap mengembangkan kemampuan berpikir mandiri, sementara teknologi berperan mendukung, bukan menggantikan, proses pendidikan.
