PSPK – 26 April 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menyoroti tingginya angka kemiskinan di provinsi yang masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2025 tingkat kemiskinan di Banten tercatat 5,51 persen atau sekitar 760,85 ribu jiwa, sedikit lebih rendah dibandingkan 5,63 persen pada Maret 2025.
| Periode | Tingkat Kemiskinan | Jumlah Jiwa (perkiraan) |
|---|---|---|
| Maret 2025 | 5,63% | ≈ 777 ribu |
| September 2025 | 5,51% | ≈ 761 ribu |
Selain data makro, sekitar 400 ribu rumah tangga di Banten masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026. Kondisi rumah yang atapnya bocor, lantai tanah, dinding rusak, dan tanpa fasilitas sanitasi tidak hanya menurunkan kualitas kesehatan penghuni, tetapi juga menurunkan produktivitas kerja, yang pada gilirannya memperparah kemiskinan.
Fahmi Hakim menekankan bahwa penyediaan rumah yang layak adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memutus siklus kemiskinan. Ia menambahkan, “Terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar.” Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap krusial karena permasalahan ini bersifat lintas sektor.
Mahasiswa dari Komunitas Soedirman (KMS) 30 juga mengangkat isu yang sama. Koordinator Umum KMS 30 Banten menilai bahwa penurunan angka kemiskinan yang dilaporkan pemerintah belum mencerminkan realitas di banyak daerah, terutama di desa‑desa yang justru mengalami tekanan ekonomi yang semakin berat.
Ketimpangan geografis menjadi sorotan tambahan. Wilayah utara seperti Tangerang Selatan, Cilegon, dan Kabupaten Tangerang menunjukkan pertumbuhan pesat sebagai pusat industri dan jasa, sementara wilayah selatan, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan peluang ekonomi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Ketua DPRD Banten menyerukan peningkatan program Rumah Layak Huni oleh Pemerintah Provinsi. Ia berharap program tersebut dapat dipercepat, mengingat peran penting rumah layak dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin.
“Dengan sinergitas yang kuat, kita optimistis pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan maksimal sesuai dengan nilai‑nilai Pancasila,” pungkasnya, menekankan pentingnya gotong‑royong dan kolaborasi semua pihak dalam mengatasi pekerjaan rumah kemiskinan.
