PSPK – 04 Mei 2026 | Pada Jumat, 25 April 2026, Rumah Kopi Kebun Kota Labuan Bajo menjadi tempat nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi. Acara ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Labuan Bajo dan dihadiri oleh pelajar, mahasiswa, pemuda, serta warga setempat.
Film Dokumenter dan Kolonialisme Pembangunan
Dokumenter yang diproduksi oleh jurnalis investigatif Dandhy Laksono bersama antropolog Cypri Jehan menyoroti perlawanan masyarakat adat di Papua terhadap proyek bioenergi seperti biodiesel sawit dan bioetanol tebu. Film ini menelusuri hubungan antara industri multinasional, kebijakan energi nasional, dan narasi “lumbung pangan” serta “transisi energi” yang dibawa oleh tiga periode kepresidenan: SBY, Jokowi, dan Prabowo.
Sutami Amin, peneliti Pusaka Bentala Rakyat, menjelaskan bahwa pola kolonialisme ini berakar sejak era kolonial Belanda, berlanjut lewat transmigrasi, dan kemudian diperkuat oleh proyek MIFEE serta program pembongkaran hutan masif pada era Jokowi‑Prabowo. Ia menekankan bahwa militerisasi wilayah ekstraktif, termasuk penempatan batalyon infanteri pembangunan, memperkuat hubungan antara kapitalisme dan kekerasan.
Praktik Perebutan Ruang
Romo Silvianus Mongko mengungkap bahwa pembangunan sering dibungkus dalam logika negara yang menganggap masyarakat miskin atau terbelakang. Menurutnya, ruang bukan sekadar wilayah geografis, melainkan hubungan hidup yang meliputi nilai budaya, warisan, dan kosmologi. Konflik muncul ketika negara memaksa ruang menjadi proyek strategis, sementara masyarakat adat mempertahankan ruang sebagai tempat hidup.
Kanisius Jehabut menambahkan bahwa bagi masyarakat Papua, tanah dianggap sebagai “Mama” yang memiliki makna spiritual, berbeda dengan pandangan reduksionis negara yang hanya melihat angka dan target.
Relevansi di Flores dan Sikap Gereja
Adriani Miming, koordinator Forum Titik Temu Masyarakat Sipil Flores, menunjukkan bahwa di Flores pola serupa muncul melalui proyek energi panas bumi dan pengembangan pariwisata premium. Contohnya, hutan Bowosie di Labuan Bajo kini diubah menjadi kawasan Parapuar oleh Badan Pelaksana Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores, disertai rencana penambahan batalyon TNI.
Ia menyoroti dugaan standar ganda Gereja, yang dalam film memperlihatkan dukungan umat Katolik Papua melalui gerakan “salib merah”, namun di Flores Gereja tampak bersekutu dengan perusahaan milik keuskupan dalam konflik lahan, seperti kasus PT Krisrama di Maumere.
Perempuan sebagai Penjaga Ruang Hidup
Fransiska Juita, ketua PMKRI Cabang Labuan Bajo, menekankan peran krusial perempuan adat dalam mempertahankan ruang hidup. Baik di Merauke maupun di Flores, perempuan menjadi ujung tombak penolakan proyek yang mengancam lingkungan dan budaya mereka.
Keberpihakan Media
Ryan Dagur, editor Floresa, menilai Pesta Babi sebagai karya jurnalistik yang kuat, menempatkan posisi pada masyarakat Papua dan menantang narasi kesejahteraan yang dibangun kekuasaan. Ia menegaskan bahwa tidak ada media yang netral; setiap narasi mencerminkan pilihan etis.
Suara Peserta
Jurnalis lokal Chellus Pahun melihat film sebagai cermin pembangunan Indonesia, terutama di Labuan Bajo yang kini dijadikan destinasi super prioritas. Aktivis Porkarius Mahi menyoroti perubahan aktor kolonialisme, sementara dosen Fitry Ciptosari mengajak generasi muda untuk mengembangkan empati setelah menonton.
Romo Silvi menutup diskusi dengan menegaskan bahwa Gereja seharusnya berpihak pada kehidupan dan rakyat lemah, terutama dalam menghadapi tekanan industri pariwisata yang mengancam hak‑hak masyarakat adat.
