Prestasi Keuangan Daerah yang Konsisten
PSPK – 30 Mei 2026 | 14 Kali Beruntun WTP, Banyuwangi Buktikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Keuangan Bisa Jalan Beriringan menjadi sorotan utama setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan opini tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, di kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, pada hari Jumat, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni Mah.
Sejarah Panjang Opini WTP di Banyuwangi
Sejak tahun 2012, Banyuwangi tidak pernah absen meraih opini WTP. Keberhasilan ini menandai pencapaian berkelanjutan selama 14 tahun berturut‑turut, menjadikan kabupaten ini contoh terbaik dalam tata kelola keuangan daerah di Indonesia. Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK, menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
Beberapa faktor utama yang disebutkan dalam rapat penyerahan opini meliputi:
- Kepemimpinan yang visioner: Bupati Ipuk Fiestiandani menekankan pentingnya konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Penguatan sistem pengendalian internal: Implementasi sistem akuntansi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Pelatihan berkelanjutan: Pegawai daerah rutin mengikuti pelatihan tentang standar akuntansi pemerintahan dan audit.
- Pengawasan ketat: BPK memberikan rekomendasi yang segera ditindaklanjuti oleh tim audit internal daerah.
Pernyataan Resmi Pemerintah Kabupaten
Dalam sambutannya, Bupati Ipuk Fiestiandani menyatakan, “Mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut‑turut bukan perkara mudah. Capaian ini lahir dari konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik serta memberikan manfaat sebesar‑besarnya untuk masyarakat.” Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pelayanan publik dan tata kelola keuangan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Rekomendasi BPK dan Tindak Lanjut
Yuan Candra Djaisin mengapresiasi kinerja Banyuwangi, namun mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. “Kami berharap rekomendasi dan action plan yang telah disampaikan dapat segera diimplementasikan,” ujarnya. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penguatan mekanisme pelaporan keuangan berbasis daring.
Dampak Terhadap Masyarakat
Dengan tercapainya 14 kali beruntun opini WTP, masyarakat Banyuwangi dapat merasakan manfaat langsung berupa alokasi anggaran yang tepat sasaran, proyek infrastruktur yang selesai tepat waktu, serta layanan publik yang lebih responsif. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah meningkat, membuka peluang lebih besar untuk investasi dan kerjasama dengan sektor swasta.
Prospek Kedepan
Ke depan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berencana memperluas penggunaan sistem e‑budgeting, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) digital, serta menargetkan opini WTP hingga 2030. Dengan menegaskan kembali komitmen pada prinsip good governance, Banyuwangi berharap dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menyeimbangkan pelayanan publik dan tata kelola keuangan.
Keseluruhan, 14 Kali Beruntun WTP, Banyuwangi Buktikan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Keuangan Bisa Jalan Beriringan tidak hanya menjadi catatan prestasi administratif, melainkan juga refleksi nyata dari upaya kolaboratif pemerintah, aparatur, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
