PSPK – 22 Mei 2026 | DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah, menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelayanan publik di daerah. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti temuan Ombudsman terkait dengan ribuan ijazah yang masih tertahan di sekolah negeri, yang menunjukkan masih lemahnya standar pelayanan publik di sektor pendidikan daerah.
Latar Belakang
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan sebanyak 11.856 ijazah di Provinsi Riau belum diambil oleh para alumnus, dengan rincian 5.635 ijazah SMA negeri dan 6.221 ijazah SMK negeri. Temuan ini merupakan hasil kajian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan tata kelola pemberian ijazah di sekolah negeri.
Penyebab Ijazah Tertahan
Meski ada sejumlah alasan teknis mengapa alumni belum mengambil ijazah, Ombudsman juga melihat masih ada persepsi di masyarakat bahwa ijazah akan ditahan sekolah karena adanya tunggakan biaya di masa lalu. Terkait dengan hal itu, Khozin mengingatkan seharusnya sekolah negeri tidak boleh menahan ijazah siswa berdasarkan ketentuan yang ada.
Tindakan yang Dibutuhkan
Khozin memandang pentingnya kejelasan standar operasional pelayanan administrasi pendidikan di daerah. Selama ini terdapat variasi praktik antarsekolah dan pemerintah daerah terkait dengan penanganan dokumen akademik siswa, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian pelayanan bagi masyarakat. Oleh karenanya, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan tata kelola pemerintahan itu mendorong Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi.
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah, menekankan bahwa pelayanan publik di daerah seharusnya menjamin kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan pemenuhan hak administratif seperti ijazah yang biasa digunakan sebagai syarat kerja. DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah, harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pelayanan publik pendidikan secara lebih menyeluruh dan berorientasi pada hak warga negara.
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ijazah yang masih tertahan di sekolah. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan verifikasi mengenai ijazah yang masih tersimpan di sekolah-sekolah, serta melakukan pendekatan dengan jemput bola kepada alumni agar ijazah yang masih ada di sekolah segera bisa diberikan.
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah, menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari keberhasilan program besar pemerintah daerah saja, melainkan dari kemampuan Negara di daerah memastikan hak administratif masyarakat dapat diakses tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut. DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah, harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik pendidikan di daerah.
