PSPK – 18 April 2026 | Anggota Panitia Kerja Komisi Pembangunan dan Kesejahteraan (Pansus LKPJ) DPRD Banten, Budi Prajogo, menilai bahwa kebijakan sekolah gratis serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi pendorong utama peningkatan dan pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi tersebut.
Data terbaru menunjukkan IPM Banten mencapai 77,25 pada tahun 2025, melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan arah pembangunan yang lebih inklusif.
| Indikator | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Rata‑rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) | 9,05 | 9,38 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) | – | 13,5 |
| Gini Rasio | – | 0,312 |
Program sekolah gratis yang digulirkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten secara langsung menurunkan beban biaya pendidikan rumah tangga, sehingga anak‑anak dari keluarga berpenghasilan rendah dapat mengakses pendidikan formal tanpa halangan finansial.
Dengan meningkatnya rata‑rata lama sekolah menjadi 9,38 tahun dan harapan lama sekolah mencapai 13,5 tahun, lebih banyak penduduk Banten menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia—salah satu komponen utama perhitungan IPM.
Program MBG memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah, meningkatkan status kesehatan dan konsentrasi belajar. Selain manfaat kesehatan, program ini menstimulus ekonomi lokal karena rantai pasok melibatkan petani, pemasok bahan pangan, UMKM, dan tenaga distribusi, menciptakan lapangan kerja baru.
Aliran dana yang sebelumnya menjadi anggaran pemerintah berubah menjadi modal yang mengalir langsung ke masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli terutama bagi kelompok ekonomi bawah. Dampaknya tercermin pada penurunan Gini rasio menjadi 0,312 pada 2025, menandakan kesenjangan pendapatan yang semakin menipis.
Sinergi antara kebijakan daerah yang menyediakan pendidikan gratis dan program MBG dari pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam pencapaian IPM tersebut. Namun, Budi Prajogo menekankan bahwa tantangan seperti pengangguran dan kemiskinan masih memerlukan perhatian intensif.
Keberhasilan IPM 2025 dianggap bukti bahwa kebijakan pro‑rakyat yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan perubahan nyata menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
