PSPK – 03 April 2026 | Penolakan masyarakat terhadap proyek energi tetap menjadi tantangan utama di Indonesia. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2024) mencatat 114 pengaduan terkait Proyek Strategis Nasional selama periode 2020–2023, dengan mayoritas berasal dari sektor energi dan pertambangan.
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pertamina (UPER) menegaskan bahwa keberhasilan proyek energi tidak hanya bergantung pada kesiapan finansial dan teknologi, melainkan pada cara proyek tersebut melibatkan publik sejak tahap perencanaan. Tim yang dipimpin oleh Dr. Ir. Farah Mulyasari bersama Muhammad Nur Ahadi dan Ita Musfirowati Hanika meneliti persepsi masyarakat di tiga daerah: Luwuk (Sulawesi Tengah), Blora (Jawa Tengah), dan Karawang (Jawa Barat). Metode yang digunakan meliputi survei kuantitatif dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi penerimaan masyarakat:
- Komunikasi yang transparan dan berkelanjutan;
- Ketersediaan informasi yang mudah diakses;
- Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan pelaksana proyek.
Resistensi masyarakat tidak muncul semata‑mata karena teknologi seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dianggap menakutkan, melainkan karena kurangnya keterlibatan publik pada fase awal perencanaan. Di wilayah‑wilayah yang diteliti, tokoh adat, media lokal, pemerintah daerah, dan komunitas menjadi aktor penting dalam membangun kepercayaan dan menjembatani dialog.
CCUS sendiri diproyeksikan memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi. International Energy Agency (2023) memperkirakan teknologi ini dapat menangkap hingga 90 % emisi karbon dari sektor industri dan pembangkit listrik, berkontribusi signifikan pada target penurunan emisi global hingga 2050.
Namun, tanpa “izin sosial” (social license to operate) yang kuat, proyek energi berisiko mengalami konflik, penundaan, bahkan kegagalan. Dr. Farah menekankan bahwa dialog partisipatif harus menggantikan komunikasi satu arah, sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari keputusan.
Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, menambahkan bahwa peran perguruan tinggi sangat penting dalam menjembatani kebutuhan industri dan aspirasi masyarakat melalui riset berbasis data. Penelitian ini memperkuat posisi UPER sebagai pusat kajian energi dan komunikasi publik, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya target penanganan perubahan iklim (SDG 13).
