PSPK – 19 April 2026 | Keluhan pensiunan ASN Banten mengenai kurangnya respons dari pemerintah provinsi kembali menjadi sorotan publik. Organisasi resmi para pensiunan mengungkapkan rasa diabaikan ketika surat permohonan audiensi tidak mendapat balasan.
Ketua Perkumpulan Keluarga Persatuan Pegawai Pensiunan Provinsi Banten (PKP4B), Eko Endang Koswara, menyatakan bahwa dua minggu sebelum acara mereka mengirimkan surat kepada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, dan Badan Pendapatan Daerah. Namun, sebagian besar tidak memperoleh respons, bahkan surat yang diteruskan oleh eselon 1 hanya berakhir di eselon 3.
Kondisi ini memaksa panitia menyelenggarakan kegiatan secara mandiri. Anggota organisasi menutup biaya konsumsi dan perlengkapan dengan iuran pribadi, antara lain:
- Rp100.000
- Rp150.000
- Rp200.000
- Rp250.000
Tanpa dukungan instansi, acara tetap berjalan berkat gotong‑royong para pensiunan. PKP4B menegaskan bahwa ia memiliki legalitas resmi melalui akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga bukan sekadar kelompok informal.
Eko mengajak Pemerintah Provinsi Banten untuk tidak hanya fokus pada pegawai aktif, melainkan juga memberi penghormatan dan perhatian yang layak kepada para pensiunan yang telah berkontribusi puluhan tahun dalam pembangunan daerah.
