PSPK – 15 Maret 2026 | JAKARTA, 15 Maret 2026 – Bupati nonaktif Pekalongan, Fadia Arafiq, kembali menggelar pernyataan resmi untuk menepis tuduhan bahwa dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataan yang diberikan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 13 Maret 2026, Fadia menegaskan bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi uang apapun, baik memberi maupun menerima.
Menurut penjelasan Fadia, saat kejadian ia sedang mengisi daya kendaraan listrik bersama putrinya di rumah. Ia mengaku sedang duduk di area pengisian daya sekitar pukul 12 malam ketika tim KPK tiba secara tiba-tiba. “Mereka datang, berkata ingin koordinasi, saya setuju dan ikut. Namun tidak ada transaksi apa‑apa, saya tidak berada dalam OTT,” ujar Fadia dengan nada tegas.
Detik‑detik Penangkapan di Semarang
Pada Selasa, 3 Maret 2026, KPK melancarkan operasi senyap di Semarang yang melibatkan penangkapan 14 orang, termasuk Fadia Arafiq, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Operasi tersebut berlangsung pada malam hari dan menimbulkan kehebohan di kalangan publik serta keluarga terdakwa.
Fadia menggambarkan suasana penangkapan sebagai berikut: ia sedang menunggu kendaraan selesai diisi daya, ketika tiba‑tiba terdengar ketukan keras di pintu. “Saya terkejut, lalu tim KPK masuk dan langsung mengeluarkan surat penangkapan. Saya diminta untuk ikut serta ke kantor KPK tanpa ada penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ia sempat meminta agar proses tersebut dipahami secara manusiawi karena melibatkan anak kecil. “Saya harus melindungi perasaan anak saya. Saya tidak ingin dia berpikir ayahnya sedang melakukan transaksi ilegal,” tegas Fadia.
Isu OTT dan Penjelasan Hukum
Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah istilah yang digunakan KPK untuk menyebut penangkapan tersangka yang sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana korupsi, biasanya dalam bentuk transaksi uang atau barang. Dalam pernyataannya, Fadia menolak label tersebut, menegaskan bahwa tidak ada pertukaran uang pada saat penangkapan, sehingga ia tidak dapat dikategorikan sebagai tersangka OTT.
Pengacara Fadia, Budi Santoso, menambahkan bahwa penetapan status OTT harus didasarkan pada bukti konkret adanya transaksi. “Jika tidak ada bukti transfer atau penerimaan uang pada saat penangkapan, maka tuduhan OTT tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Santoso.
Reaksi Publik dan Analisis Politik
Kasus ini menimbulkan perdebatan di media sosial dan kalangan politik. Sebagian pihak menilai penangkapan Fadia sebagai langkah tegas KPK dalam memerangi korupsi di tingkat daerah, sementara yang lain menilai prosedurnya terlalu agresif dan menimbulkan trauma pada keluarga terdakwa.
Pengamat politik, Dr. Siti Nurhaliza, menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan dinamika politik di Jawa Tengah, di mana pejabat daerah sering kali menjadi sasaran operasi KPK. “KPK harus memastikan prosedur yang adil dan transparan, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh kuat di daerahnya,” ujarnya.
Langkah Selanjutnya
- Fadia Arafiq akan menjalani proses penyidikan lanjutan di KPK, termasuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.
- Jika terbukti bersalah, ia dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keluarga Fadia menyatakan akan tetap mendukungnya dan menunggu hasil proses hukum yang adil.
Dengan demikian, meskipun Fadia Arafiq membantah status OTT‑nya, proses hukum tetap berjalan. Publik menantikan hasil akhir penyelidikan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menegakkan prinsip keadilan tanpa memihak.
