PSPK – 25 Maret 2026 | Jakarta – Pemerintah mengusulkan skema kerja dari rumah (WFH) satu hari per minggu mulai April 2026 sebagai upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketegangan energi global. Kebijakan ini dipandang sebagai respons terhadap krisis energi yang dipicu konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran.
Motivasi dan batasan kebijakan
Pemerintah menegaskan bahwa WFH satu hari per minggu bertujuan menurunkan beban BBM, terutama bagi pegawai negeri sipil (ASN) dan sektor swasta yang pekerjaannya bersifat administratif atau dapat dilakukan secara digital. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Dwianto menambahkan bahwa kebijakan tidak akan berlaku untuk sektor‑sektor pelayanan publik, industri berat, perdagangan, serta pekerjaan lapangan yang memerlukan kehadiran fisik.
Kritik dari kalangan akademisi dan serikat pekerja
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Universitas Trisakti) menilai bahwa WFH satu hari per minggu “kurang efektif” dalam menghemat BBM karena hanya menyentuh satu hari kerja. Ia menekankan bahwa dampak penghematan bahan bakar akan sangat terbatas bila tidak diiringi dengan langkah‑langkah lain seperti peningkatan transportasi publik atau insentif kendaraan ramah lingkungan.
Serikat pekerja KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional) juga mengkritik skema tersebut, menyebutkan risiko penurunan produktivitas dan potensi tekanan pada layanan publik. Menurut pernyataan mereka, kebijakan ini dapat menimbulkan beban tambahan pada manajemen organisasi yang belum siap mengatur pola kerja hybrid secara optimal.
Suara dari DPR dan dunia usaha
Aria Bima, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI‑P, menegaskan bahwa WFH satu hari per minggu tidak boleh dijadikan solusi tunggal untuk mengatasi kenaikan harga minyak. Ia mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja telah diatur dalam PermenPAN‑RB No. 4/2025, namun penerapannya harus selektif dan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing‑masing instansi.
Aria menambahkan bahwa bagi ASN yang bekerja di bidang administrasi, back‑office, atau berbasis dokumen digital, skema tersebut masih masuk akal. Namun, bagi mereka yang berada di layanan tatap muka, lapangan, atau sektor esensial, kebijakan harus dihindari atau diatur secara khusus agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan keprihatinan serupa. Ketua Umum Apindo menilai bahwa skema WFH untuk menghemat BBM “tidak dapat diterapkan secara merata di semua sektor”. Ia menyoroti perbedaan karakteristik antara industri manufaktur, logistik, ritel, serta sektor kesehatan yang sebagian besar masih memerlukan kehadiran fisik karyawan. Apindo menuntut pemerintah untuk melakukan kajian dampak yang komprehensif serta menyertakan parameter evaluasi yang jelas sebelum kebijakan dipaksakan secara seragam.
Implikasi bagi sektor swasta
Aria Bima mengusulkan agar pemerintah memberikan imbauan atau insentif sektoral, bukan kewajiban wajib bagi semua perusahaan. Ia mencontohkan bahwa perusahaan teknologi dapat lebih mudah mengadopsi WFH, sementara perusahaan manufaktur atau logistik memerlukan kehadiran operasional di pabrik atau gudang.
Apindo menambah bahwa tanpa dasar data yang kuat, kebijakan dapat menimbulkan efek samping, seperti penurunan output produksi atau gangguan rantai pasok. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyertakan analisis biaya‑manfaat yang melibatkan perwakilan industri, serikat pekerja, dan lembaga riset independen.
Langkah selanjutnya
Pemerintah masih dalam tahap perumusan detail kebijakan sebelum finalisasi. Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna untuk mendorong efisiensi energi nasional.
Berbagai pihak menyerukan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk publikasi hasil kajian dampak serta mekanisme monitoring dan evaluasi pasca‑implementasi. Diharapkan, kebijakan WFH yang dirancang secara selektif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan konsumsi BBM tanpa mengorbankan produktivitas dan kualitas layanan publik.
Kesimpulannya, skema WFH satu hari per minggu menjadi titik tolak perdebatan antara upaya penghematan energi dan kebutuhan operasional di berbagai sektor. Keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan penerapannya dengan karakteristik masing‑masing industri serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses evaluasinya.
