PSPK – 27 Maret 2026 | Seoul – Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana penambahan anggaran “masa perang” sebesar 25 triliun won, setara US$17 miliar, sebagai respons terhadap konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.
Anggaran tambahan ini akan bersumber dari surplus pendapatan pajak dan difokuskan pada penstabilan harga energi, bantuan bagi usaha kecil dan menengah, serta rumah tangga yang paling terdampak oleh kenaikan biaya bahan bakar.
Menteri Anggaran Park Hong-keun menekankan bahwa prioritas utama adalah meringankan beban warga akibat harga minyak yang tinggi, mendukung pelaksanaan sistem pembatasan harga minyak, serta menjaga kestabilan pasar bahan bakar domestik.
Han Byung-do, ketua fraksi Partai Demokrat, menyatakan bahwa RUU anggaran akan dipercepat pembahasannya di Majelis Nasional dan tidak ada alasan untuk menunda proses legislatif.
Presiden Lee Jae Myung sebelumnya menuntut pemerintah menyiapkan dana tambahan untuk menstabilkan ekonomi, membantu industri yang terkena dampak, dan memperkuat ketahanan rantai pasokan.
Mayoritas impor energi Korea Selatan melintasi Selat Hormuz, jalur penting yang telah tertutup sebagian akibat aksi Iran sejak akhir Februari, memicu lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah juga berencana mencabut batas kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya ditetapkan pada 80 persen dan meningkatkan pemanfaatan tenaga nuklir hingga tingkat yang serupa.
Langkah pembatasan harga bahan bakar pertama kali diambil dalam hampir tiga dekade, menandai upaya Seoul mengendalikan inflasi energi yang dipicu oleh gangguan pasokan.
