PSPK – 22 Maret 2026 | Isu insentif pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang tahun anggaran 2026 kembali menjadi sorotan publik. Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang lengkap dan tidak terfragmentasi.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan Ahmad Muhibbin:
- Meminta Bapenda Kabupaten Serang membuka data insentif selama 5–10 tahun terakhir, meliputi besaran tiap tahun, dasar hukum, metode perhitungan, dan cara distribusinya.
- Mengajak mantan kepala Bapenda untuk memberikan penjelasan guna memperkaya gambaran publik tentang kebijakan tersebut.
- Menegaskan bahwa hingga kini insentif tahun 2026 belum dibagikan karena kepala Bapenda yang baru baru menjabat sekitar dua bulan dan regulasi masih dalam pembahasan.
- Mengapresiasi tingginya kepedulian masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
Ahmad Muhibbin juga menginformasikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Serang untuk memastikan kebijakan insentif ke depan didukung oleh dasar hukum yang kuat serta mekanisme yang lebih adil dan jelas. Ia menekankan bahwa bila terdapat kekurangan, baik dari sisi peraturan maupun teknis pembagian, perlu segera diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Harapannya, polemik ini dapat menjadi pelajaran bersama untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, sehingga menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
