PSPK – 19 Maret 2026 | Jakarta – Pada Senin (17 Maret 2026), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melakukan kunjungan tak terduga ke markas KontraS (Komisi Nasional untuk Penghapusan SARA) di Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan menyaksikan langsung kondisi para aktivis yang menjadi korban penyiraman air keras pada akhir tahun 2025, serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi dalam menanggapi kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Latihan dan Pengungkapan Kembali Kasus
Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, termasuk pendiri dan juru bicara organisasi, kembali mencuat setelah salah satu saksi, Andrie Yunus, mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan percobaan pembunuhan yang diatur secara terorganisir. Novel Baswedan menyatakan, “Saya tahu rasanya ketika seseorang yang berjuang demi keadilan dijatuhkan dengan cara seperti ini,” mengingat kembali pengalamannya sendiri sebagai korban penculikan dan penahanan.
Anies Baswedan menanggapi dengan tegas, “Kita tidak akan menutup mata atas kekerasan yang ditujukan pada warga sipil, terutama aktivis yang memperjuangkan kebebasan berpendapat. Pemerintah DKI siap memberikan dukungan medis, psikologis, dan keamanan bagi para korban.”
Temuan Lapangan
Selama kunjungan, kedua tokoh tersebut berdialog langsung dengan para korban yang masih mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Beberapa aktivis melaporkan luka pada wajah, mata, dan paru-paru akibat inhalasi bahan kimia berbahaya. Tim medis yang dihadirkan memberikan perawatan lanjutan, termasuk terapi pernapasan dan konseling psikologis.
Selain itu, pihak KontraS menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terhambat karena kurangnya akses ke bukti fisik. “Kami masih menunggu hasil forensik yang dapat mengidentifikasi secara tepat bahan kimia yang digunakan,” kata salah satu aktivis senior. Novel Baswedan menambahkan, “Kita harus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari aparat keamanan yang terlibat.”
Reaksi Politik dan Hukum
Kunjungan tersebut memicu beragam reaksi di kalangan politik. Beberapa anggota DPR menilai langkah Anies dan Novel sebagai upaya “menunjukkan solidaritas” namun menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia menuntut agar penyidik independen dibentuk untuk mengusut kasus secara menyeluruh.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa mereka akan memfasilitasi penyelidikan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Kami tidak akan menutup mata pada pelanggaran HAM yang dapat menurunkan kepercayaan publik pada institusi keamanan,” ujar Novel Baswedan.
Langkah Selanjutnya
Berikut rangkaian aksi yang direncanakan dalam beberapa minggu ke depan:
- Penyediaan bantuan medis dan psikologis berkelanjutan bagi para korban.
- Pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan KPK, Polri, dan Komnas HAM.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperketat prosedur penanganan demonstrasi dan perlindungan aktivis.
- Penyelenggaraan forum publik untuk mendengarkan keluhan masyarakat terkait tindakan keras aparat.
Selain itu, Anies Baswedan berjanji akan meninjau kembali protokol keamanan di ruang publik, khususnya dalam penanganan aksi protes. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada harus menyeimbangkan antara keamanan dan kebebasan berpendapat.
Kunjungan Anies Baswedan dan Novel Baswedan ke KontraS menandai titik balik dalam upaya penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis hak asasi manusia. Dengan menggabungkan dukungan medis, penyelidikan independen, dan kebijakan preventif, harapan besar terletak pada pemulihan korban dan penegakan keadilan yang transparan. Masyarakat kini menantikan hasil konkret dari langkah-langkah yang telah dijanjikan, demi memastikan bahwa tindakan kekerasan serupa tidak terulang di masa depan.
