PSPK – 27 Juni 2026 | Dalam sebuah insiden tragis yang mengguncang masyarakat, lima calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil). Peristiwa ini telah memicu reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang mendesak penegakan hukum terkait kematian tersebut. Koalisi menyatakan bahwa tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang mengedepankan pendekatan militer tanpa dasar yang jelas dalam konteks sipil.
Desakan dari Koalisi Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti bahwa kematian lima calon manajer koperasi tersebut menunjukkan ketidakcocokan antara pelatihan militer dan pengelolaan organisasi sipil. Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), mengungkapkan bahwa kompetensi dalam mengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, dan literasi keuangan, bukan melalui pelatihan militer yang tidak relevan.
“Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer. Pendekatan seperti ini hanya akan mengikis nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi kepemimpinan sipil,” tegas Daniel. Ia juga menambahkan bahwa pelibatan TNI dalam program KDMP merupakan kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan dapat menimbulkan persoalan hukum.
Kematian yang Menggugah Kesadaran
Insiden ini mencuat ketika diketahui bahwa korban terakhir bernama Nola Dya Sari, menyusul empat lainnya: Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, dan Novia Rahmadhani Sihotan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa program pelatihan tersebut cacat secara konseptual, berlandaskan pada asumsi keliru yang menganggap bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil.
Tiga Tuntutan Koalisi
Dalam upaya menanggapi tragedi ini, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah:
- Mendesak pembentukan Tim Investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut penyebab meninggalnya lima peserta Latsarmil serta penegakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab.
- Menghentikan seluruh rangkaian program pelatihan dasar kemiliteran untuk calon Manajer KDMP dan seluruh rencana keterlibatan militer dalam pelatihan bagi masyarakat sipil.
- Menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara.
Penegakan Hukum yang Diharapkan
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa pemerintah harus segera menghentikan program pelatihan tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menyusun konsep yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan militeristik yang diterapkan dalam konteks sipil, terutama dalam pelatihan untuk peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) KMDP, dinilai berpotensi merusak budaya organisasi yang sehat dan demokratis.
Dengan kejadian tragis ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap pelatihan dan pengelolaan organisasi sipil. Penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
