PSPK – 16 Juni 2026 | Koalisi Sipil: Vonis Ringan 4 Tentara Penyiram Air Keras Andrie Yunus Bentuk Peradilan Sandiwara menimbulkan kegelisahan luas setelah majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman yang dianggap tidak proporsional. Empat anggota TNI yang terbukti menyiram air keras ke tubuh Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, hanya menerima masa penjara antara satu setengah hingga tiga tahun, sekaligus pemecatan atau tidak, menimbulkan tuduhan impunitas yang keras dari kalangan masyarakat sipil.
Latar Belakang Kasus
Pada akhir Mei 2026, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI: Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka. Insiden tersebut terjadi di depan kantor organisasi KontraS, menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis pada korban serta memicu protes publik menuntut keadilan.
Putusan Pengadilan Militer
Majelis hakim memutuskan: Edi Sudarko mendapat tiga tahun penjara dan pemecatan; Budhi Widhi dua tahun enam bulan serta pemecatan; Nandala Dwi Prasetyo dua tahun penjara; Sami Lakka satu tahun enam bulan. Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), menilai keputusan tersebut sebagai fakta nyata praktik impunitas di dalam institusi militer. “Vonis Ringan 4 Tentara Penyiram Air Keras Andrie Yunus” menurutnya, tidak mencerminkan beban korban, melainkan menegaskan kecenderungan militer mengutamakan kepentingan internal.
Reaksi Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil, melalui pernyataan Daniel Awigra, menyebut putusan itu “peradilan sandiwara” yang mengabaikan prinsip fair trial, independen, dan imparsial. Koalisi menyoroti dua tindakan kontroversial: pengakuan bersalah yang diikuti permintaan maaf kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan, serta perintah militer untuk memusnahkan barang bukti, yang dianggap sebagai upaya obstruction of justice.
Koalisi Sipil: Vonis Ringan 4 Tentara Penyiram Air Keras Andrie Yunus Bentuk Peradilan Sandiwara terus menekan agar proses hukum tidak terhenti di ruang militer. Mereka menuntut agar kepolisian melanjutkan penyidikan, sebagaimana diperintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan No. 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tanggal 2 Juni 2026.
Dimensi Politik dan Remiliterisasi
Kasus ini muncul di tengah wacana remiliterisasi di Indonesia, di mana peran TNI dalam urusan sipil kembali dipertanyakan. Koalisi berargumen bahwa vonis ringan memperkuat narasi bahwa militer dapat bertindak di luar pengawasan peradilan umum, menimbulkan ancaman terhadap demokrasi. Mereka juga mengajak Mahkamah Konstitusi, yang tengah menguji materi UU No. 34/2004 jo. UU No. 3/2025 tentang TNI serta UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, untuk memberikan putusan yang menegakkan keadilan bagi korban dan mengatur batas kewenangan militer.
Langkah Selanjutnya
- Penegakan kembali proses penyidikan oleh Polda Metro Jaya bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).
- Pengajuan banding atau permohonan peninjauan kembali terhadap vonis militer ke Mahkamah Agung.
- Pengawasan publik dan lembaga independen terhadap prosedur peradilan militer.
- Dialog nasional mengenai reformasi peradilan militer dan batasan peran TNI dalam keamanan dalam negeri.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, kasus ini dapat menjadi titik balik bagi reformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Koalisi Sipil: Vonis Ringan 4 Tentara Penyiram Air Keras Andrie Yunus Bentuk Peradilan Sandiwara menjadi simbol perlawanan terhadap budaya impunitas, sekaligus panggilan bagi institusi negara untuk menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu.
Kesimpulannya, putusan yang dinilai ringan tidak hanya memperburuk rasa tidak aman di kalangan aktivis hak asasi manusia, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan perlindungan hak warga. Hanya dengan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, Indonesia dapat memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dapat dipulihkan.
