PSPK – 29 Mei 2026 | Dalam langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), pemerintah daerah setempat melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG resmi membuka layanan pengaduan bagi seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif Satgas MBG Loteng Buka Layanan Pengaduan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengawal program nasional yang menyentuh hajat hidup banyak warga, terutama anak-anak usia sekolah.
Layanan pengaduan tersebut dapat diakses melalui call center 112 yang bersifat gratis alias tidak dikenakan biaya apa pun, termasuk tanpa pulsa. Masyarakat bisa menyampaikan berbagai bentuk keluhan, saran, maupun kritik yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di wilayah Lombok Tengah — mulai dari kualitas menu makanan yang disajikan, distribusi bantuan, hingga dampak-dampak lain yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat.
Transformasi Menuju Pengawasan Partisipatif
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program MBG merupakan hal yang sangat penting. Menurutnya, pihak yang paling merasakan dampak langsung dari program ini adalah masyarakat itu sendiri, sehingga mereka berada pada posisi paling strategis untuk memberikan masukan konstruktif.
“Kalau programnya sudah berjalan optimal, maka hasilnya diharapkan juga maksimal,” ungkap Herdan kepada wartawan di kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (26/5).
Dengan dibukanya kanal pengaduan tersebut, ia berharap masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk melapor ketika menemukan permasalahan di lapangan. Setiap laporan yang masuk akan menjadi bahan evaluasi bagi Satgas MBG untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, mekanisme ini diharapkan mampu memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah pusat maupun daerah.
Peran Sentral Satgas MBG dalam Pengawasan Program
Keputusan Satgas MBG Loteng Buka Layanan Pengaduan ini tidak terlepas dari dinamika pelaksanaan program di lapangan. Sejak pertama kali digulirkan, program MBG memang memerlukan pengawasan ketat dari berbagai pihak agar distribusinya tepat sasaran dan kualitas makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Satgas MBG Loteng, yang berada di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng bersama Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Loteng, secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program.
Dari hasil evaluasi terakhir, secara umum pelaksanaan program MBG di Lombok Tengah dinilai sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, Herdan mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan yang menjadi catatan penting untuk segera diperbaiki. Situasi inilah yang melatarbelakangi pentingnya kanal pengaduan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
160 Dapur MBG Sudah Beroperasi, Tujuh Lainnya Dihentikan Sementara
Sebagai gambaran kondisi terkini, Herdan menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat sekitar 160 dapur MBG telah berdiri dan beroperasi aktif di wilayah Lombok Tengah dari total kebutuhan sekitar 180 dapur. Angka ini menunjukkan bahwa cakupan program sudah mendekati target yang ditetapkan.
Namun demikian, dari seluruh jumlah dapur yang telah berdiri, terdapat sekitar tujuh dapur yang masih berstatus dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian tersebut dilakukan lantaran ketujuh dapur tersebut belum melengkapi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang membawahi program MBG secara nasional.
“Masih ada tujuh dapur MBG yang saat ini masih dihentikan sementara operasionalnya. Menunggu kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan oleh BGN. Dan, kita harapkan pihak dapur bisa segera melengkapi persyaratan yang diperlukan supaya bisa kembali beroperasi,” jelas Herdan yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Praya Barat ini.
Masyarakat Diharapkan Tidak Ragu Melapor
Pembukaan layanan pengaduan melalui call center 112 ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk mendorong partisipasi publik dalam setiap program pembangunan. Dengan adanya kanal yang mudah diakses dan bebas biaya, diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait pelaksanaan program MBG di lingkungan mereka.
Beberapa hal yang bisa dilaporkan oleh masyarakat melalui layanan pengaduan ini antara lain:
- Kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan di dapur MBG
- Ketepatan waktu distribusi makanan kepada penerima manfaat
- Dugaan penyalahgunaan anggaran atau bahan baku program
- Keluhan terkait menu yang tidak sesuai standar gizi
- Saran untuk peningkatan kualitas layanan dapur MBG di wilayah setempat
- Dampak kesehatan yang dirasakan anak-anak setelah mengonsumsi makanan dari program MBG
Inisiatif Satgas MBG Loteng Buka Layanan Pengaduan ini menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah membangun mekanisme pengawasan yang partisipatif dan terbuka. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis benar-benar dapat memberikan manfaat optimal bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Ke depannya, Satgas MBG Loteng akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala demi memastikan seluruh target dan standar kualitas dapat tercapai.
