PSPK – 30 Mei 2026 | Raih WTP Ke-12 Berturut-turut, Pemkot Mojokerto Tegaskan Konsistensi Tata Kelola Keuangan menjadi sorotan utama setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini menandai pencapaian ke-12 secara beruntun, memperkuat citra pemerintah kota sebagai entitas yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi.
Proses Penilaian dan Penyerahan Laporan
Penilaian BPK dilakukan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada wakil wali kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi, di kantor perwakilan BPK Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (29/5). Penyerahan tersebut menegaskan komitmen bersama antara pemerintah kota dan lembaga pengawas dalam menjaga standar keuangan yang ketat.
Pernyataan Wali Kota dan Fokus pada Akuntabilitas
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa raihan WTP Ke-12 berturut-turut menjadi bukti konsistensi dalam mengelola keuangan daerah selama lebih dari satu dekade. “Capaian ini menunjukkan budaya pemerintahan yang akuntabel terus berjalan secara konsisten. Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD secara transparan dan profesional,” ujarnya.
Ning Ita, sapaan akrab wali kota, menambahkan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. “Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Langkah Strategis Pemkot untuk Mempertahankan WTP
- Penguatan sistem pengawasan internal melalui audit reguler dan evaluasi kinerja keuangan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi publik melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Penerapan teknologi informasi untuk transparansi anggaran, termasuk sistem e-budgeting dan portal publik.
- Kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan fiskal selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Dampak Terhadap Masyarakat dan Pembangunan
Keberhasilan raih WTP Ke-12 berturut-turut memberikan sinyal positif bagi investor, donor, dan warga Mojokerto. Kepercayaan yang meningkat memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial.
Selain itu, standar akuntabilitas yang tinggi mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan layanan publik dan sistem pengaduan online yang mempermudah warga mengawasi penggunaan dana daerah.
Komitmen Berkelanjutan
Pemkot Mojokerto menegaskan tekad untuk terus memperkuat tata kelola keuangan, meski dihadapkan pada tantangan dinamika pembangunan dan tekanan efisiensi anggaran. “Kami akan terus meningkatkan efektivitas birokrasi agar kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga,” kata Ika Puspitasari.
Dengan konsistensi yang telah terbukti, harapan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan semakin tinggi. Raih WTP Ke-12 Berturut-turut, Pemkot Mojokerto Tegaskan Konsistensi Tata Kelola Keuangan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan prinsip good governance.
Kesimpulannya, pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga memperkuat posisi Mojokerto sebagai kota yang berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
