PSPK – 21 April 2026 | Dalam sebuah pernyataan yang menggugah, Celios menyoroti bahaya tersembunyi di balik instruksi presiden (inpres) swasembada pangan. Ia menegaskan bahwa upaya mengamankan ketahanan pangan nasional berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi program ambisius 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Latar Belakang Inpres Swasembada Pangan
Presiden Prabowo menegaskan prioritas swasembada pangan sebagai landasan kedaulatan negara. Kebijakan terbaru menegakkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (LSD), yang mengunci 87% dari total 7,34 juta hektare lahan baku sawah (LBS) secara nasional. Pada awalnya, kebijakan ini difokuskan pada delapan provinsi kunci, termasuk seluruh wilayah Jawa dan Bali, namun kemudian diperluas ke dua belas provinsi, dengan target penetapan LSD di 17 provinsi pada Juni 2026.
Dilema Agraria antara Lahan Sawah Dilindungi dan Program Perumahan
Perlindungan LSD memang dirancang untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau industri. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan konflik dengan program 3 juta rumah yang memerlukan lahan luas. Realestat Indonesia (REI) melaporkan terhambatnya perizinan pada proyek perumahan seluas 6.200 hektare, dengan nilai investasi mencapai Rp34 triliun. Enam belas Dewan Pengurus Daerah REI mengeluhkan proses perizinan yang mandek, khususnya di Jawa Barat yang menjadi penyangga Jakarta.
Menurut Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum DPP REI, kegagalan mengatasi hambatan administrasi dapat menunda pencapaian target perumahan dan memperlambat aliran investasi. “Jika perizinan tidak selesai pada awal tahun, program 3 juta rumah akan terancam,” ujarnya.
Strategi Pemerintah Menghadapi Kekurangan Lahan
Menanggapi krisis lahan, Kementerian ATR/BPN mengusulkan beberapa strategi. Pertama, pengembangan hunian vertikal sebagai solusi untuk memaksimalkan penggunaan lahan terbatas. Kedua, pembangunan sepuluh kota baru yang akan menyalurkan kebutuhan perumahan secara intensif. Kota‑kota baru ini direncanakan di titik strategis seperti Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, dan Kubu Raya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa data telah menunjukkan potensi wilayah‑wilayah tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan baru. “Kita akan mengoptimalkan lahan yang tidak bersaing dengan lahan sawah, sekaligus menjaga produktivitas pangan,” ujarnya pada pertemuan di kantor Kementerian ATR/BPN tanggal 16 April 2026.
Reaksi Industri dan Investor
Investor properti menilai kebijakan LSD sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, perlindungan lahan pertanian meningkatkan kepastian hukum bagi sektor agrikultur. Di sisi lain, hambatan alih fungsi mengurangi ruang gerak pengembang properti, terutama dalam proyek berskala besar. REI menuntut percepatan proses perizinan dan peninjauan kembali zona‑zona yang dapat dipertimbangkan untuk perumahan tanpa mengorbankan lahan pangan.
Selain itu, kementerian pertanian menyiapkan mekanisme kompensasi bagi petani yang lahan sawahnya terpakai untuk proyek non‑pertanian, guna mengurangi potensi konflik sosial. Namun, implementasi mekanisme tersebut masih dalam tahap uji coba dan memerlukan koordinasi lintas sektor yang intensif.
Secara keseluruhan, kebijakan swasembada pangan menimbulkan tekanan signifikan pada agenda perumahan nasional. Celios menekankan bahwa keseimbangan antara ketahanan pangan dan penyediaan hunian harus dikelola dengan bijak, mengingat keduanya merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan.
Dengan tantangan lahan yang semakin ketat, pemerintah harus terus mengoptimalkan kebijakan, mempercepat perizinan, dan mendorong inovasi dalam desain hunian untuk memastikan kedua program strategis dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan salah satunya.
