PSPK – 17 Juni 2026 | Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Dilaporkan ke Polisi, Kasus Apa? Mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut kini menjadi pusat perhatian setelah advokat Firdaus Oiwobo mengajukan laporan resmi ke Polres Tangerang Selatan pada Senin (15/6/2026). Laporan itu menimbulkan pertanyaan luas mengenai tuduhan penghasutan, serta penemuan dua unit alat pelacak yang konon terpasang di mobil miliknya.
Latar Belakang Laporan Polisi
Menurut keterangan Kasi Humas Polres Tangsel, Ipda Yudhi Susanto, laporan polisi (LP) memang telah diterima, namun pihak kepolisian belum mengungkapkan pasal yang dikenakan kepada Tiyo. “Kalau itu (dugaan penghasutan) kita belum bisa pastiin,” ujar Yudhi, menambahkan bahwa penyelidikan masih dalam tahap pengembangan.
Firdaus Oiwobo, yang mewakili Tiyo, menyatakan bahwa laporan diajukan karena dugaan adanya tindakan yang merugikan atau mengancam keamanan publik, namun rincian lengkap belum tersedia. Satreskrim Polres Tangsel kini melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengusut setiap bukti yang ada.
Kronologi Penemuan Alat Pelacak
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Instagram @tiyoardianto_, Tiyo mengisahkan perjalanannya sejak Jumat (12/6) pukul 14.00 WIB ketika ia berangkat dari Kudus menuju Semarang menggunakan Toyota Fortuner milik saudaranya. Sesampainya di Semarang, ia menginap di hotel daerah Tembalang dan menghadiri acara diskusi di Balai Penjamin Mutu Provinsi Jawa Tengah pada hari berikutnya.
Selama acara, Tiyo melaporkan bahwa beberapa orang tak dikenal menguntitnya dan memotretnya secara terbuka. Setelah itu, pada siang hari, ia melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam demonstrasi di Pertigaan Gejayan, Sleman. Di tengah perjalanan Semarang‑Yogya, notifikasi pada ponselnya terus masuk, namun ia mengabaikannya karena sedang mengemudi.
Setelah aksi demonstrasi, pada malam hari Tiyo kembali menerima notifikasi serupa. Ia memeriksa mobilnya dan menemukan sebuah alat pelacak tersembunyi di bodi kendaraan. Alat tersebut kemudian direndam dalam air, namun pada perjalanan kembali ke Semarang, notifikasi masih muncul, menandakan alat itu masih berfungsi. Pencarian lanjutan menemukan alat pelacak kedua dengan kondisi serupa, menimbulkan dugaan bahwa kedua alat tersebut telah dipasang sejak Jumat silam.
Reaksi Publik dan Penyelidikan Polisi
Penemuan alat pelacak menambah intensitas sorotan publik terhadap Tiyo, terutama mengingat kritik tajamnya terhadap kebijakan pemerintah. Netizen ramai memperdebatkan apakah tindakan tersebut merupakan upaya penghasutan atau sekadar ancaman privasi. Beberapa pihak menilai laporan polisi dapat menjadi langkah preventif, sementara yang lain menilai hal itu sebagai upaya membungkam suara kritis.
Polres Tangerang Selatan menyatakan bahwa penyelidikan akan mencakup analisis data dari alat pelacak, identifikasi pemilik perangkat, serta pemeriksaan potensi pelanggaran hukum terkait pengawasan tanpa izin. Hasil penyelidikan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, termasuk apakah ada keterkaitan antara alat pelacak tersebut dengan dugaan penghasutan yang disebutkan dalam laporan.
Analisis Potensi Pelanggaran dan Implikasi Hukum
- Penggunaan Alat Pelacak Tanpa Izin: Jika terbukti, pemasangan perangkat pelacak dapat melanggar Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP tentang penyadapan.
- Penghasutan: Tuduhan penghasutan memerlukan bukti bahwa Tiyo secara aktif menghasut massa untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang masih belum terkonfirmasi.
- Hak Kebebasan Berpendapat: Kasus ini juga menguji batas kebebasan berpendapat di era digital, khususnya bagi tokoh mahasiswa dan aktivis.
Sejauh ini, Tiyo belum memberikan komentar resmi mengenai laporan polisi, namun ia menegaskan akan terus memperjuangkan hak publik untuk mengetahui kebenaran di balik penempatan alat pelacak tersebut.
Kasus ini masih berkembang, dan publik diharapkan menunggu hasil resmi dari kepolisian. Sementara itu, Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Dilaporkan ke Polisi, Kasus Apa? tetap menjadi topik hangat yang menggabungkan unsur politik, privasi, dan penegakan hukum di Indonesia.
