PSPK – 21 April 2026 | Pada Selasa, 14 April 2026, sebuah insiden baku tembak antara aparat keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Papua Barat (TPNPB) menewaskan 15 warga sipil di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa ini menjadi sorotan nasional setelah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengonfirmasi jumlah korban jiwa dan menegaskan langkah pemerintah untuk mengusut kasus secara transparan.
Laporan Menteri HAM Natalius Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa data korban tewas dan terluka dikumpulkan dari pemerintah daerah, saksi mata, serta rekam medis setempat. Menurutnya, selain 15 kematian warga sipil, terdapat tujuh orang yang mengalami luka-luka akibat tembakan. Pigai menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara adil, tanpa menutup-nutupi fakta, agar pelaku dapat diidentifikasi dan diproses hukum.
“Lebih baik Kementerian HAM mendahului cek data fakta informasi itu jauh lebih bagus,” kata Pigai dalam konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (20/4). Ia menambahkan bahwa masyarakat setempat sudah mengetahui siapa yang menembakkan senjata karena insiden terjadi pada siang hari di area terbuka.
Reaksi Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menolak tuduhan bahwa kelompoknya terlibat dalam baku tembak tersebut. Sebby menegaskan tidak ada kontak senjata antara TPNPB-OPM dan TNI pada tanggal 13-15 April di wilayah Puncak. Ia menuduh operasi militer TNI secara sepihak menargetkan warga sipil, yang mengakibatkan 12 korban tewas dan pembakaran rumah-rumah.
Sebby menambahkan, “Militer Indonesia telah membunuh 12 orang asli Papua yang merupakan warga sipil, dan pembunuhan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat.” Pernyataan ini sejalan dengan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 12 warga sipil meninggal dalam operasi penindakan Satgas Habema di Kampung Kembru pada 14 April.
Pernyataan Komnas HAM
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam siaran pers menyoroti bahwa korban terdiri dari anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Ia menilai bahwa penembakan tersebut melanggar prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, dan menuntut agar pihak berwenang melakukan investigasi menyeluruh.
Upaya Penyelidikan dan Tuntutan Keadilan
Menanggapi tekanan publik, Kementerian HAM mengambil alih penanganan kasus, dengan tujuan memastikan proses investigasi bebas dari intervensi militer atau politik. Tim khusus dibentuk untuk mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, serta memverifikasi data medis korban.
Selain itu, Pigai menyerukan kepada siapa pun yang mengetahui identitas pelaku untuk melaporkan secara sukarela, dengan jaminan perlindungan hukum. “Pelakunya rakyat sudah tahu, mereka yang menjadi korban tahu, mereka yang ada di masyarakat lokasi tempat juga sudah tahu. Ya sekarang silakan, jangan sembunyikan, harus dibuka,” tegasnya.
Jika bukti mengarah pada aparat militer, maka prosedur hukum militer dan sipil akan dijalankan secara paralel, dengan melibatkan Komnas HAM sebagai pengawas independen. Pemerintah daerah Papua Tengah juga diminta menyediakan data pendukung, termasuk catatan medis, laporan kepolisian, dan rekaman video atau audio yang mungkin ada.
Kasus ini menambah ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis di Papua. Masyarakat sipil menuntut keadilan, sementara pihak militer menolak tuduhan penembakan terhadap warga. Dialog terbuka antara semua pihak diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Dengan fokus pada transparansi, penyelidikan yang independen, serta akuntabilitas, diharapkan para pelaku baku tembak ini dapat dipertanggungjawabkan, dan korban serta keluarga mereka mendapatkan keadilan yang layak.
