PSPK – 19 Mei 2026 | DPR Minta Pemerintah Lobi AS Lewat Jalur BoP Tekan Israel Bebaskan Jurnalis WNI merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh Israel. Komisi I DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk jurnalis, yang disandera oleh Israel saat berada dalam armada kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Palestina.
Latar Belakang
Informasi yang dihimpun menyebutkan ada sedikitnya 9 WNI yang ikut dalam misi internasional tersebut, termasuk dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai. DPR Minta Pemerintah Lobi AS Lewat Jalur BoP Tekan Israel Bebaskan Jurnalis WNI karena pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya.
Tindakan yang Diambil
Menurut Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, pemerintah Indonesia bisa mendesak Dewan Keamanan PBB serta melobi Amerika Serikat dan Israel untuk membebaskan para WNI. DPR Minta Pemerintah Lobi AS Lewat Jalur BoP Tekan Israel Bebaskan Jurnalis WNI dengan menggunakan instrumen hukum internasional yang sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta membuka blokade bantuan kemanusiaan.
Peran Board of Peace (BoP)
Dengan adanya Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Trump, seharusnya sikap Israel juga sejalan dengan upaya BoP untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. DPR Minta Pemerintah Lobi AS Lewat Jalur BoP Tekan Israel Bebaskan Jurnalis WNI dengan harapan bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Israel membebaskan para WNI.
Kesimpulan
DPR Minta Pemerintah Lobi AS Lewat Jalur BoP Tekan Israel Bebaskan Jurnalis WNI merupakan tindakan yang penting untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh Israel. Pemerintah Indonesia harus terus mendesak Dewan Keamanan PBB serta melobi Amerika Serikat dan Israel untuk membebaskan para WNI. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk melindungi warga negaranya dan mendukung misi kemanusiaan di Palestina.
