PSPK – 14 April 2026 | Mosul, kota terbesar kedua di Irak, kembali menjadi sorotan utama dalam rangkaian peristiwa politik, keamanan, dan kemanusiaan yang melibatkan berbagai aktor regional. Dari negosiasi sandera internasional hingga penunjukan pemimpin gereja Katolik Chaldean, Mosul menegaskan perannya sebagai titik pertemuan kepentingan strategis dan simbol ketahanan rakyat.
Negosiasi Sandera dan Pengaruh Mosul
Pada akhir Januari 2015, kelompok militan ISIS menuntut pertukaran sandera yang melibatkan pilot Yordania, Muath al‑Kasaesbeh, dan tahanan Jepang, Kenji Goto. ISIS menekankan bahwa pertukaran harus dilakukan di perbatasan Turki, tepatnya di Mosul, pada saat matahari terbenam waktu setempat. Persyaratan ini menunjukkan bagaimana Mosul dipandang sebagai lokasi krusial bagi operasi militer dan simbol kekuasaan ISIS.
Jordan menegaskan keengganannya melanjutkan pertukaran tanpa bukti kehidupan pilotnya. Pemerintah Yordania menuntut bukti hidup (proof of life) sebelum menukar tawanan, menambah ketegangan diplomatik antara Yordania, Jepang, dan kelompok militan. Situasi ini memperlihatkan Mosul tidak hanya sebagai medan pertempuran, melainkan juga arena tawar‑menawar politik internasional.
Peran Gereja Chaldean dan Sejarah Mosul
Tak jauh dari sorotan militer, Mosul juga menjadi titik penting bagi komunitas Kristen di Irak. Pada April 2026, Sinode Gereja Katolik Chaldean memilih Uskup Agung Amel Shamon Nona sebagai Patriark baru Baghdad. Sebelum penunjukan tersebut, Nona pernah menjabat sebagai Uskup Mosul sejak usia 42 tahun, menggantikan pendahulunya yang terbunuh oleh teroris pada 2009.
Selama masa kepemimpinannya, Nona berperan aktif dalam evakuasi umat Kristen dari Mosul pada 2014, ketika ISIS melancarkan serangan brutal. Ia bersama Uskup Bashar Warda membantu ribuan orang melarikan diri ke Erbil, menunjukkan peran Mosul sebagai titik kritis dalam krisis kemanusiaan yang mempengaruhi minoritas agama.
Politik Nasional dan Keterkaitan dengan Mosul
Di arena politik nasional, Mosul kembali muncul lewat profil Presiden Irak baru, Nizar Amidi. Lulusan Universitas Mosul tahun 1993, Amidi menghabiskan masa mudanya di kota tersebut sebelum meniti karier politik di Partai Persatuan Patriotik (PUK). Pengalamannya di Mosul memberikan perspektif lokal yang penting dalam proses pembentukan pemerintahan baru setelah pemilihan presiden pada April 2026.
Amidi, yang pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, kini dihadapkan pada tantangan mengelola hubungan antara blok koalisi Syiah terbesar, Koordinasi Framework, dan partai-partai Kurdi yang bersaing, termasuk PUK dan KDP. Konflik internal di antara partai Kurdi, yang sebagian besar berpusat di kota-kota seperti Sulaymaniyah dan Erbil, juga memiliki dampak pada kebijakan keamanan dan pembangunan kembali Mosul.
Situasi Keamanan dan Upaya Rekonstruksi
Setelah pembebasan Mosul dari tangan ISIS pada 2017, kota ini menghadapi tantangan besar dalam rekonstruksi infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan penyelesaian sengketa tanah. Upaya internasional, termasuk bantuan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, difokuskan pada pengembalian fasilitas kesehatan, pendidikan, serta revitalisasi sektor energi—sebuah langkah penting mengingat Mosul merupakan pusat produksi minyak dan gas di Irak Utara.
Namun, ancaman residual dari sel-sel sisa ISIS, jaringan penyelundupan, serta persaingan politik antara faksi-faksi lokal masih menghambat proses stabilisasi. Keamanan di Mosul tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Baghdad dan pasukan keamanan internasional yang terus melakukan patroli serta operasi intelijen.
Harapan dan Tantangan Kedepan
Dengan peran ganda Mosul sebagai panggung geopolitik dan simbol keberlangsungan budaya, masa depan kota ini bergantung pada sinergi antara diplomasi internasional, kepemimpinan agama, dan kebijakan domestik yang inklusif. Keberhasilan negosiasi sandera, pemulihan komunitas Kristen, serta integrasi politik nasional akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah Mosul dapat bertransformasi menjadi kota perdamaian dan kemakmuran.
Meski tantangan masih besar, upaya rekonstruksi yang berkelanjutan, dukungan internasional, serta kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat menuntun Mosul keluar dari bayang‑bayang konflik menuju era baru yang lebih stabil.
