PSPK – 21 April 2026 | Jakarta, 20 April 2026 – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi laporan polisi terhadap akademisi Feri Amsari, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Pigai menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan swasembada pangan, merupakan hak konstitusional dan tidak seharusnya dijadikan dasar pemolisian.
Penolakan Pemolisian Terhadap Kritik Akademis
Menurut pernyataan resmi yang disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian HAM, Pigai menilai laporan polisi terhadap Feri Amsari sebagai langkah yang berlebihan. “Feri Amsari bukan ahli pertanian, namun haknya untuk mengkritik kebijakan tetap dilindungi konstitusi. Jangankan dilaporkan ke polisi, respon yang diperlukan hanyalah dialog berbasis data,” ungkapnya.
Pigai menambahkan bahwa kritik hanya dapat dipidana bila mengandung unsur penghasutan yang mengarah pada makar, kebencian suku, ras, atau agama. Selama tidak ada unsur tersebut, kebebasan berpendapat harus tetap dijaga sebagai fondasi demokrasi.
Latar Belakang Laporan Polisi
Laporan polisi terhadap Feri Amsari diajukan oleh Lembaga Hukum Bantuan (LBH) Tani Nusantara kepada Polda Metro Jaya. Laporan tersebut menuding bahwa pernyataan Amsari dalam sebuah diskusi publik dapat memicu keresahan di kalangan petani, serta dianggap menghasut. Namun, pihak LBH juga menegaskan bahwa tujuan utama laporan adalah untuk meminta klarifikasi resmi, bukan untuk menuntut hukuman pidana.
Selain Feri Amsari, dua akademisi lainnya, Ubedilah Badrun dan Saiful Mujani, juga menjadi subjek laporan serupa karena mengkritik kebijakan publik. Pigai menilai bahwa kritik akademis berada dalam koridor wajar sebagai kontrol sosial, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan berbicara.
Pandangan Pigai Tentang Kebebasan Berpendapat
Dalam pandangan Menteri HAM, kebebasan berpendapat bukan hanya hak individu, melainkan mekanisme penting bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah. “Jika pemerintah menanggapi kritik dengan kriminalisasi, akan muncul persepsi bahwa negara anti‑kritik dan anti‑demokrasi,” kata Pigai.
Pigai juga mengingatkan bahwa tren pelaporan kritikan ke ranah hukum dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. “Pemolisian sesama warga negara ini bisa memberi kesan bahwa suara publik tidak dihargai,” tegasnya.
Reaksi Akademisi dan Masyarakat Sipil
Feri Amsari melalui juru bicaranya menyatakan bahwa pernyataannya hanya bersifat akademis dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan akademisi untuk menemukan solusi kebijakan yang lebih inklusif.
Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Komnas HAM, menantikan klarifikasi resmi dari pemerintah terkait proses hukum yang sedang berjalan. Mereka menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus transparan dan tidak diskriminatif.
Implikasi Politik dan Hukum
Kasus Laporan Polisi Feri Amsari membuka perdebatan tentang batas antara kebebasan berpendapat dan penyalahgunaan hukum. Jika pemerintah memilih untuk melanjutkan proses hukum, hal ini dapat menimbulkan preseden yang menghambat kritik konstruktif di masa mendatang. Sebaliknya, keputusan untuk menutup laporan dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokratis yang menghargai kebebasan sipil.
Sejauh ini, pihak kepolisian belum mengumumkan keputusan akhir terkait laporan tersebut. Namun, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan dengan adil, proporsional, dan tidak melanggar prinsip hak asasi manusia.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana dinamika antara kebijakan pemerintah, akademisi, dan lembaga penegak hukum dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
