PSPK – 03 April 2026 | Ketegangan politik dan kemanusiaan di dua wilayah yang berbeda, Afghanistan dan Myanmar, terus memicu gelombang pengungsi yang menantang kebijakan migrasi internasional. Meski latar belakang konflik masing‑masing unik, konsekuensi bagi populasi sipil menunjukkan pola serupa: perpindahan paksa, ketidakpastian hukum, dan beban bagi negara penampung. Artikel ini menelaah dinamika kedua krisis, menyoroti situasi pengungsi di berbagai negara, serta menilai respons komunitas global.
Latar Belakang Konflik
Afghanistan telah berada dalam lingkaran perang selama hampir empat dekade, dimulai dari invasi Soviet, masa pemerintahan Taliban, hingga intervensi koalisi Barat pasca‑2001. Penarikan pasukan asing pada 2021 mempercepat kontrol Taliban atas seluruh wilayah, menimbulkan pembatasan hak perempuan, penindasan politik, dan ancaman keamanan yang memaksa ribuan warga melarikan diri.
Myanmar, di sisi lain, mengalami kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih. Penindasan terhadap kelompok etnis Rohingya yang telah berlangsung sejak 2017 memunculkan gelombang pengungsian besar, terutama ke negara‑negara tetangga dan ke wilayah Indonesia.
Situasi Pengungsi Afghanistan
Setelah penarikan militer Amerika Serikat, lebih dari 120.000 warga Afghanistan mencari suaka di negara‑negara Barat, termasuk Kanada, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kebijakan deportasi di beberapa negara, seperti Kanada, menimbulkan perdebatan: meski pemerintah menolak mengirim kembali pelaku kejahatan berat, banyak warga yang berada di proses penilaian status pengungsi mengalami penundaan panjang. Ketidakpastian ini memperparah tekanan psikologis dan ekonomi para pengungsi, yang seringkali tinggal di kamp sementara dengan fasilitas terbatas.
Pengungsi Rohingya dari Myanmar di Indonesia
Indonesia menjadi tujuan tak terduga bagi sejumlah kecil pengungsi Rohingya. Data lokal mengidentifikasi enam individu Rohingya yang menetap di Sabang, serta beberapa keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain mereka, terdapat pengungsi lain yang berasal dari Afghanistan, Somalia, Yaman, Iran, Irak, dan Suriah. Kedatangan mereka menimbulkan reaksi beragam di masyarakat setempat: sebagian warga mengekspresikan rasa solidaritas, sementara sebagian lain mengkhawatirkan potensi konflik sosial dan kerusakan properti.
Kasus di Sidoarjo menyoroti tantangan integrasi: pengungsi Rohingya dilaporkan melakukan tindakan perusakan pada fasilitas rusunawa, yang memicu ketegangan dengan penduduk lokal. Pemerintah daerah berupaya menengahi melalui dialog, namun solusi jangka panjang masih belum jelas.
Respon Internasional dan Kebijakan
Negara‑negara Barat menunjukkan perbedaan signifikan dalam menangani kedua krisis. Kanada, misalnya, menolak deportasi pelaku kejahatan berat namun tetap menolak masuknya pengungsi dengan catatan kriminal, menimbulkan kritik atas kebijakan “unwillingness to deport”. Di Amerika Serikat, kebijakan resettlement pengungsi mengalami penurunan drastis sejak akhir masa jabatan sebelumnya, mengakibatkan penurunan jumlah tempat penampungan bagi pengungsi Afghanistan.
India, yang sebelumnya menutup pintu bagi investasi China, kini perlahan membuka kembali ruang bagi modal China, menandakan perubahan strategi ekonomi yang dapat mempengaruhi dinamika geopolitik di Asia Selatan. Meskipun tidak langsung terkait dengan krisis pengungsi, perubahan ini dapat memengaruhi alur bantuan dan dukungan ke negara‑negara tetangga yang menampung pengungsi.
Tantangan di Masa Depan
- Kebutuhan pendanaan jangka panjang untuk kamp pengungsi dan program integrasi sosial.
- Peningkatan koordinasi antar‑negara dalam proses penilaian status pengungsi, guna menghindari penundaan yang berlarut‑lurus.
- Pengembangan kebijakan yang menyeimbangkan keamanan nasional dengan hak asasi manusia, khususnya dalam kasus pelaku kejahatan berat.
- Peningkatan kesadaran publik untuk mengurangi stigma terhadap pengungsi, terutama di daerah‑daerah yang belum terbiasa menerima mereka.
Secara keseluruhan, krisis pengungsi Afghanistan dan Myanmar menegaskan perlunya kerangka kerja internasional yang lebih adaptif, menggabungkan aspek kemanusiaan, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Tanpa upaya bersama yang konsisten, jutaan orang yang terjebak dalam konflik akan terus hidup dalam ketidakpastian, menambah beban pada sistem migrasi global yang sudah rapuh.
