PSPK – 09 Maret 2026 | Setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap instalasi strategis Iran pada 28 Februari 2026, ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat tajam. Dampaknya terasa paling akut di Jalur Gaza, di mana penduduk yang sudah lama hidup dalam kondisi konflik kini menghadapi penutupan perbatasan, keterbatasan bantuan kemanusiaan, dan lonjakan harga barang pokok.
Israel menutup total perlintasan utama menuju Gaza pada hari pertama konflik regional, menghentikan masuknya truk bantuan, pasokan bahan bakar, serta perjalanan pasien yang membutuhkan perawatan di luar wilayah. Setelah beberapa hari, hanya sebagian perlintasan Kerem Abu Salem yang dibuka kembali untuk sejumlah truk terbatas, namun volume bantuan yang masuk masih jauh di bawah kebutuhan harian sekitar 600 truk.
Pembatasan ini memperparah krisis ekonomi. Harga makanan, produk kebersihan, dan bahan bakar melonjak antara 200 hingga 300 persen, menambah beban hidup warga yang sudah terpaksa mengandalkan bantuan internasional. Menurut para pengamat ekonomi, penurunan impor barang komersial dan bantuan kemanusiaan langsung memicu inflasi dan kelangkaan barang di pasar lokal.
Di sisi kemanusiaan, pelanggaran gencatan senjata yang disepakati pada Oktober 2025 terus berlanjut. Serangan udara serta tembakan artileri Israel menewaskan setidaknya 648 warga Palestina dan melukai hampir 18.000 orang sejak gencatan senjata diberlakukan. Enam korban tewas dalam satu serangan di Kota Gaza dan kamp pengungsi Nuseirat pada akhir pekan terakhir.
Kelangkaan bahan medis dan bahan bakar juga menghambat operasi rumah sakit. Banyak fasilitas kesehatan beroperasi dengan kapasitas minimal atau bahkan terpaksa tutup, sehingga pasien tidak dapat memperoleh perawatan yang diperlukan.
- Penutupan perlintasan Rafah selama lebih dari 10 hari berturut‑turut.
- Penghentian aliran truk bantuan yang seharusnya mencapai 600 truk per hari.
- Kenaikan harga barang pokok hingga tiga kali lipat.
- Pelanggaran terus‑menerus atas gencatan senjata Oktober 2025.
Upaya politik untuk menstabilkan situasi juga terhambat. Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza, yang dibentuk pada Januari 2026 dengan 15 teknokrat, kesulitan menjalankan mandatnya karena penutupan perbatasan dan tekanan keamanan Israel. Fase kedua perjanjian gencatan senjata, yang seharusnya dimulai Januari 2026 dengan penarikan pasukan Israel dan peluncuran program rekonstruksi, terhenti akibat perselisihan politik dan syarat tambahan yang diberlakukan Israel.
Pengamat menilai bahwa Amerika Serikat, yang sebelumnya menjadi mediator utama, kini menurunkan fokusnya pada Gaza karena keterlibatan langsung dalam konflik dengan Iran. Hal ini memberi Israel ruang lebih leluasa untuk memperluas kebijakan represif tanpa mendapat sorotan internasional yang signifikan.
Situasi di Gaza kini berada pada titik kritis, dengan kombinasi tekanan militer, ekonomi, dan politik yang saling memperkuat. Tanpa adanya intervensi kemanusiaan yang signifikan dan solusi politik yang dapat diimplementasikan, krisis kemanusiaan di wilayah ini diperkirakan akan semakin memburuk dalam minggu‑minggu mendatang.
