PSPK – 11 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam penyelidikan terkait mekanisme pengurusan cukai rokok setelah memeriksa pengusaha tembakau asal Madura, H. Khairul Umam alias Haji Her, pada Kamis, 9 April 2026. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian investigasi dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik berusaha mengungkap bagaimana Haji Her mengelola proses pengurusan cukai pada produk tembakau, termasuk rokok putih, kretek, cerutu, dan tembakau iris. “Penyidik mendalami bagaimana HR ini dalam melakukan pengurusan cukai, bagaimana mekanisme di lapangan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 10 April 2026. Fokus utama adalah apakah prosedur yang dipakai sudah sesuai dengan peraturan terbaru DJBC atau justru melibatkan praktik penyimpangan.
Latihan Latar Belakang Kasus
Sebelum pemeriksaan Haji Her, KPK sudah mengungkap jaringan suap yang melibatkan oknum DJBC sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026. Enam tersangka, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Rizal, serta kepala seksi intelijen cukai, Budiman Bayu Prasojo, telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyelidikan selanjutnya menyoroti aliran uang suap yang diduga dipakai untuk memperoleh pita cukai dengan tarif lebih rendah, khususnya bagi produsen yang menggunakan mesin produksi dibandingkan produksi rumahan manual.
Dalam rangka memperluas jejak aliran uang, penyidik juga memeriksa seorang pegawai DJBC berinisial SA pada 9 April 2026. SA diduga menerima dan mengelola uang suap dari para pengusaha rokok, menyimpannya di sebuah apartemen yang dijadikan safe house di Jakarta Pusat. Penelusuran ini memperkuat dugaan bahwa praktik suap tidak hanya terjadi di tingkat pimpinan, melainkan melibatkan jaringan luas termasuk pengusaha.
Pemeriksaan Haji Her
Pemeriksaan terhadap Haji Her berlangsung selama sekitar tiga setengah jam, dimulai pukul 12.50 WIB hingga selesai pukul 16.35 WIB. Selama sesi tersebut, penyidik menanyakan secara detail tentang prosedur pengurusan cukai yang dijalankan oleh perusahaan miliknya, termasuk langkah‑langkah pengajuan, pembayaran, serta pencetakan pita cukai.
Haji Her mengakui bahwa ia menerima pertanyaan terkait hubungan dengan para tersangka, namun menegaskan tidak mengenal mereka secara pribadi. “Ya dikonfirmasi saja. Ditanya persoalan kenal enggak dengan tersangka‑tersangka itu,” ujarnya kepada wartawan. Ia juga menyatakan tidak mengetahui praktik suap dalam pengurusan cukai rokok yang sedang diusut KPK. “Nggak tahu, nggak tahu saya soal itu,” tambahnya.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut. Penyidik akan memanggil lebih banyak pengusaha rokok untuk menguji konsistensi prosedur pengurusan cukai di lapangan. Selain itu, tim investigasi akan menelusuri aliran dana yang diduga mengalir melalui safe house, serta memeriksa dokumen-dokumen terkait perolehan pita cukai dengan tarif yang tidak sesuai.
Jika terbukti ada penyimpangan, KPK berpotensi mengajukan tuntutan pidana terhadap pihak‑pihak yang terlibat, termasuk pengusaha yang diduga memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi beban cukai. Hal ini diharapkan dapat menutup celah korupsi di sektor cukai, meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan bagi industri tembakau yang patuh.
Dengan fokus pada transparansi prosedur cukai dan penegakan hukum yang tegas, KPK berupaya menegakkan integritas di lingkungan DJBC serta memastikan tidak ada lagi praktik suap yang merugikan negara. Pemeriksaan Haji Her menjadi titik penting untuk mengukur sejauh mana pelaku industri tembakau berkomitmen pada kepatuhan regulasi dan memberi sinyal kuat bahwa penyalahgunaan otoritas tidak akan ditoleransi.
