PSPK – 22 April 2026 | Pada pertengahan April 2026, harga elpiji non‑subsidi mengalami lonjakan signifikan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur dan Yogyakarta. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran akan penyimpangan penggunaan subsidi, sehingga pemerintah dan perusahaan energi memperketat pengawasan demi menjamin subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Naiknya Harga LPG Non‑Subsidi
Harga LPG ukuran 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, atau peningkatan sebesar 18,75 %. Sementara ukuran 5,5 kg mengalami kenaikan 18,89 % menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga ini berlaku sejak 18 April 2026, menandai pertama kalinya sejak 2023 harga LPG non‑subsidi mengalami penyesuaian.
| Ukuran | Harga Sebelum | Harga Sekarang | Persentase Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 12 kg | Rp192.000 | Rp228.000 | 18,75 % |
| 5,5 kg | Rp90.000 | Rp107.000 | 18,89 % |
Langkah Pengawasan Ketat dari Pertamina dan Pemerintah Daerah
Manajer Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa LPG berukuran tiga kilogram disalurkan khusus untuk kelompok miskin, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan. Untuk memastikan peruntukan tepat, dilakukan pengawasan lintas sektor mulai dari distributor hingga titik penjualan akhir.
Pengawasan mencakup:
- Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
- Pemantauan stok secara real‑time melalui sistem informasi terpadu.
- Pengaduan publik melalui nomor layanan 135, yang memungkinkan masyarakat melaporkan praktik oplosan atau peralihan konsumsi dari produk non‑subsidi ke produk bersubsidi secara ilegal.
Dampak di Lapangan: Kasus Yogyakarta
Di Yogyakarta, para penjual pangkalan merasakan tekanan penurunan omzet akibat harga non‑subsidi yang melonjak. Salah satu penjual, Gunawan, mengungkapkan bahwa harga LPG 12 kg kini mencapai sekitar Rp230.000, naik drastis dari Rp197.000 sebelumnya. Harga 5,5 kg pula meningkat menjadi Rp110.000 dari kisaran Rp95.000‑Rp97.000.
Akibatnya, penjualan menurun tajam. “Pelanggan kini menahan diri, bahkan ada yang menunggu hingga ada penurunan harga,” ujar Gunawan. Ia menilai potensi migrasi ke elpiji 3 kg bersubsidi dapat mengganggu stabilitas pasokan, terutama jika terjadi panic buying.
Kepala Dinas Perdagangan DIY, Yuna Pancawati, menjelaskan bahwa penyesuaian harga merupakan respons terhadap dinamika pasar global dan biaya distribusi. Pemerintah DIY pun meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kg untuk memastikan subsidi tetap tepat sasaran.
Hubungan Antara Subsidi LPG dan Program Rumah Subsidi
Di sisi lain, pemerintah juga meluncurkan program rumah subsidi 1 lantai minimalis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun berbeda sektor, keduanya memiliki tujuan bersama: menyalurkan bantuan publik secara tepat sasaran. Rumah tipe 21 dengan luas sekitar 21 m² dan tipe 30 dengan luas 30 m² dirancang dengan standar minimalis namun layak huni, didukung skema KPR ringan seperti FLPP, SSB, dan Tapera.
Kedua kebijakan menuntut mekanisme monitoring yang kuat. Pada kasus LPG, kontrol rantai pasok melibatkan Pertamina, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Pada rumah subsidi, koordinasi antara Kementerian Perumahan, bank pembiayaan, dan regulator daerah menjadi kunci keberhasilan.
Upaya Pemerintah Memastikan Subsidi Tepat
Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga agar bantuan publik tidak menyimpang. Beberapa langkah utama meliputi:
- Peningkatan transparansi data distribusi melalui portal publik.
- Penggunaan teknologi pelacakan digital untuk mengidentifikasi anomali stok.
- Penguatan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan subsidi, termasuk tindakan hukum yang tegas.
Dengan pendekatan terintegrasi, diharapkan konsumen yang benar‑benar membutuhkan LPG bersubsidi tetap dapat mengaksesnya tanpa terganggu oleh praktik pasar gelap.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan yang responsif dan pengawasan yang menyeluruh dalam mengelola subsidi publik, baik di sektor energi maupun perumahan.
