PSPK – 23 April 2026 | Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, mengumumkan bahwa negaranya siap menahan Benjamin Netanyahu jika pemimpin Israel tersebut memasuki wilayah Hungaria. Janji tegas ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri Budapest, khususnya terkait keanggotaan negara tersebut dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menambah ketegangan dalam dinamika hubungan Uni Eropa (UE) dengan Israel.
Kebijakan Baru Magyar dan Komitmen pada ICC
Peter Magyar, yang dilantik pada awal Mei 2026 setelah mengalahkan Viktor Orban dalam pemilihan umum, menegaskan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota ICC. “Jika seseorang yang dicari oleh ICC melintasi perbatasan kami, kami wajib menahannya,” ujar Magyar dalam konferensi pers di Budapest, mengutip pernyataan Sky News. Komitmen ini berlawanan dengan keputusan pemerintah sebelumnya yang berencana menarik Hungaria dari keanggotaan ICC pada 2 Juni 2026, sebuah langkah yang sempat menjadikan Hungaria satu‑satunya negara UE di luar yurisdiksi lembaga tersebut.
Keputusan Magyar mencerminkan interpretasi bahwa keanggotaan ICC menuntut kepatuhan pada semua perintah pengadilan, termasuk penangkapan terhadap individu yang masuk dalam daftar buronan, seperti Benjamin Netanyahu. Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dikeluarkan oleh ICC pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik di Gaza.
Netanyahu dan Risiko Penangkapan di Hungaria
Benjamin Netanyahu, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel sejak 2024, kini menjadi target internasional setelah ICC menuduhnya terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Jika Netanyahu mengunjungi Hungaria, misalnya dalam kunjungan resmi atau pertemuan bilateral, pemerintah Magyar berjanji akan melaksanakan penahanan sesuai dengan mandat ICC.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi diplomatik bagi Israel. Sementara Netanyahu sebelumnya mengunjungi Budapest pada April 2025, pemerintah Hungaria kala itu menolak melakukan penangkapan, berkat proses penarikan keanggotaan ICC yang sedang berjalan. Kini, dengan kebijakan baru, potensi penahanan menjadi nyata.
Reaksi Uni Eropa: Keterbelahannya
Keputusan Hungaria menambah kompleksitas perdebatan di dalam UE mengenai penangguhan kerja sama dengan Israel. Pada pertemuan menteri luar negeri UE di Luksemburg, Jerman dan Italia menolak usulan penangguhan keseluruhan kerja sama UE‑Israel, menekankan pentingnya dialog kritis dan konstruktif. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan bahwa “kita harus berbicara dengan Israel tentang isu‑isu penting”.
Sebaliknya, negara‑negara seperti Spanyol, Irlandia, dan beberapa anggota Timur Tengah UE menuntut langkah lebih tegas, termasuk sanksi ekonomi atau pembekuan perjanjian kerjasama yang ada sejak Juni 2000. Namun, untuk mengesampingkan seluruh perjanjian, diperlukan suara bulat dari 27 negara anggota, yang diperkirakan tidak akan tercapai mengingat oposisi kuat dari Jerman, Italia, dan sekutu Israel lainnya.
Ketegangan ini mencerminkan perpecahan internal UE dalam menanggapi kebijakan Israel di Gaza, invasi Lebanon, serta undang‑undang baru yang mengatur hukuman mati bagi warga Palestina di Tepi Barat. Sementara sebagian negara mendorong sanksi, yang lain menekankan perlunya menjaga hubungan strategis dengan Israel demi keamanan regional dan kepentingan ekonomi.
Dampak Geopolitik dan Keamanan Regional
Jika Hungaria menegakkan penangkapan Netanyahu, konsekuensi diplomatik dapat meluas ke seluruh kawasan Eropa. Negara‑negara anggota ICC mungkin akan dihadapkan pada pertanyaan serupa mengenai penegakan perintah pengadilan internasional, memicu potensi konflik hukum antara prinsip kedaulatan nasional dan kewajiban internasional.
Selain itu, kebijakan Magyar dapat memperkuat posisi pihak‑pihak yang menuntut akuntabilitas internasional, sekaligus memperlemah upaya Israel untuk mengamankan dukungan politik di Eropa. Hal ini dapat memicu penyesuaian kebijakan luar negeri Israel, termasuk kemungkinan peninjauan kembali kunjungan resmi ke negara‑negara UE yang berpotensi menahan pemimpinnya.
Di sisi lain, keputusan ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi negara‑negara yang berada di antara dua blok geopolitik, yaitu negara‑negara yang menyeimbangkan hubungan dengan Israel dan komitmen pada sistem hukum internasional. Ketegangan ini dapat memengaruhi kebijakan keamanan, perdagangan, serta aliansi militer di kawasan Eropa Barat dan Tengah.
Sejauh ini, belum ada respons resmi dari pemerintah Israel mengenai pernyataan Magyar. Namun, Netanyahu diperkirakan akan menilai kembali agenda kunjungannya ke Eropa, mengingat potensi penahanan yang dapat merusak citra politiknya di panggung internasional.
Kesimpulannya, keputusan Peter Magyar untuk menegakkan keanggotaan Hungaria dalam ICC dan mengancam penangkapan Netanyahu menandai perubahan paradigma kebijakan luar negeri Budapest. Langkah ini tidak hanya menguji komitmen internasional Hungaria terhadap keadilan global, tetapi juga menambah dimensi baru dalam perdebatan UE‑Israel yang semakin terpolarisasi.
