Bali Siapkan Insentif Pajak Kendaraan Listrik, Nominal Masih Dibahas

PSPK – 22 April 2026 | Denpasar, Bapenda Bali sedang menelaah skema insentif pajak untuk kendaraan listrik menyusul perubahan peraturan nasional yang menjadikan kendaraan listrik sebagai objek pajak.

Regulasi Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat. Dalam pasal tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai yang sebelumnya bebas pajak kini resmi dikenakan pajak, baik untuk sepeda motor maupun mobil.

Insentif Baru untuk Kendaraan Listrik: Solusi Menekan Impor BBM di Indonesia

E Ekonomi

149 hari

Rencana Insentif Daerah

Kepala Bapenda Bali, I Dewa Tagel Wirasa, menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan menyiapkan insentif pajak serupa dengan yang diterapkan di DKI Jakarta, namun besaran nominalnya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Itu masih dibahas termasuk kesepakatan nasional agar tidak terlalu timpang,” ujarnya.

Bapenda Banten Sebut Pendapatan Pajak Turun Imbas Kendaraan Listrik

E Ekonomi

191 hari

Data Kendaraan Listrik di Bali

Hingga 6 April 2026, tercatat terdapat 14.301 unit kendaraan listrik yang beroperasi di Bali, terdiri dari 9.790 unit roda dua dan 4.511 unit roda empat.

Menkeu Purbaya Angkat Suara: Insentif Kendaraan Listrik Terancam Batal, Pemerintah Cari Jalan Keluar demi Stabilitas APBN

E Ekonomi

213 hari

Pengadaan Motor Listrik MBG 21 Ribu Unit di Tengah Defisit APBN Rp 240 T: Ancaman Pemborosan?

E Ekonomi

173 hari