PSPK – 20 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis sore, 19 Maret 2026, memanggil tiga menteri kunci ke Kompleks Istana Kepresidenan untuk membahas strategi penghematan anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani hadir dalam pertemuan terbatas yang menitikberatkan pada upaya menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan efisiensi belanja publik.
Menurut keterangan yang diberikan oleh Menteri Koordinator, Airlangga menegaskan bahwa kementerian dan lembaga (K/L) telah menyusun laporan terkait langkah-langkah efisiensi yang sebelumnya dibahas dalam rapat koordinasi. “Kami sudah melakukan rakortas tentang efisiensi, dan itu akan menjadi bahan laporan kepada Presiden,” ujarnya sesaat setelah tiba di Istana. Airlangga menambahkan bahwa pemerintah tengah menelaah skema kerja fleksibel “Work From Anywhere” (WFA) sebagai bagian dari upaya mengurangi biaya operasional yang tidak produktif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyoroti fokus utama rapat: kondisi APBN dan kebijakan pemotongan anggaran yang dapat menunda belanja yang tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami antisipasi kemungkinan penyesuaian subsidi dan kondisi APBN secara keseluruhan. Langkah efisiensi akan diarahkan pada pengeluaran yang dapat ditunda, seperti rapat yang tidak jelas hasilnya atau kebijakan dengan dampak lambat,” ujarnya.
Langkah-Langkah Efisiensi yang Disepakati
- Pengurangan belanja tidak produktif: Pemerintah akan meninjau semua pos pengeluaran yang tidak memberikan kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi, termasuk rapat internal yang tidak menghasilkan keputusan konkret.
- Penerapan Work From Anywhere (WFA): Skema kerja fleksibel akan diuji coba di sejumlah kementerian untuk mengurangi biaya operasional gedung, listrik, dan transportasi.
- Penetapan pemotongan langsung oleh Kementerian Keuangan: Jika kementerian tidak mampu atau enggan memotong anggaran secara mandiri, Kementerian Keuangan akan menentukan persentase pemotongan yang harus dipatuhi.
- Pemangkasan program yang dampaknya rendah: Program-program dengan akumulasi manfaat jangka panjang yang minim akan ditunda atau dihilangkan sementara.
- Pengawasan ketat terhadap belanja modal: Proyek-proyek infrastruktur yang belum memasuki fase kritis akan dievaluasi kembali untuk menunda realisasi sampai kondisi fiskal membaik.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah ini bukan sekadar penghematan semata, melainkan upaya preventif untuk menjauhkan anggaran negara dari potensi tindak pidana korupsi. Dalam sebuah acara “Presiden Prabowo Menjawab” di kediamannya, Hambalang, Bogor, beliau menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil menghemat hingga Rp308 triliun melalui pemangkasan pos belanja yang dianggap tidak produktif.
Penghematan sebesar itu, kata Prabowo, berasal dari “semua pengeluaran yang akal‑akalan”. Ia menambahkan bahwa dana yang berhasil diselamatkan akan dialokasikan kembali ke program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi yang masih dibutuhkan oleh masyarakat.
Menko Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya menjaga aliran investasi asing tetap stabil meski terjadi penyesuaian anggaran. “Kami harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengganggu iklim investasi. Oleh karena itu, penyesuaian akan difokuskan pada komponen yang tidak mempengaruhi iklim bisnis,” ujarnya.
Berbagai kementerian diperkirakan akan mengajukan rencana penghematan masing‑masing dalam minggu-minggu mendatang. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan pedoman teknis serta batas maksimal pemotongan yang harus dipatuhi. Pada saat yang sama, tim audit internal akan meningkatkan pengawasan atas realisasi anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihemat memang beralih ke program yang lebih produktif.
Langkah ini juga sejalan dengan tekanan eksternal, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik di Timur Tengah yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia. Pemerintah berupaya menyiapkan buffer fiskal yang kuat agar mampu menanggapi guncangan eksternal tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Secara keseluruhan, rapat terbatas di Istana menandai titik balik dalam kebijakan fiskal Indonesia. Kombinasi pemangkasan belanja tidak esensial, penerapan kerja fleksibel, dan penetapan pemotongan anggaran secara terpusat diharapkan dapat menurunkan defisit APBN, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
