PSPK – 27 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan skenario penghematan anggaran negara pada Jumat, 27 Maret 2026, dengan mempertimbangkan penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu alternatif yang dibahas adalah pengurangan frekuensi penyaluran makanan dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa keputusan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan secara resmi setelah perhitungan anggaran selesai pada rapat di Jakarta pada hari yang sama.
Usulan penghematan ini pertama kali diajukan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan global. Menurut proyeksi, pengurangan satu hari distribusi dapat menghemat hingga Rp40 triliun tanpa menurunkan mutu gizi makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Dari perspektif fiskal, kebijakan ini dilihat sebagai respons terhadap risiko eksternal yang meningkat, terutama lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kenaikan harga energi dapat memperbesar beban subsidi BBM dan menekan ruang fiskal pemerintah.
Berikut ini ringkasan alokasi anggaran MBG dan potensi penghematan:
| Item | Anggaran (Triliun Rupiah) |
|---|---|
| Anggaran MBG 2026 | 335 |
| Realisasi hingga Maret 2026 | 44 |
| Rata-rata belanja per bulan (Feb‑Mar) | 19 |
| Potensi penghematan (pengurangan 1 hari) | 40 |
Program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target mencakup 82,9 juta orang pada akhir tahun 2026. Hingga awal Maret, realisasi anggaran menunjukkan laju pengeluaran yang masih berada di bawah target, memberi ruang bagi penyesuaian kebijakan.
Berbagai lembaga internasional juga menyoroti pentingnya kehati-hatian fiskal di tengah volatilitas harga energi dan ketidakpastian geopolitik. Laporan Bloomberg menekankan bahwa negara‑negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan dari fluktuasi pasar energi, sementara Reuters menilai efisiensi belanja pemerintah sebagai kunci menjaga defisit tetap terkendali tanpa mengorbankan program sosial prioritas.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah efisiensi akan tetap mengutamakan kualitas layanan publik, khususnya dalam program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti MBG.
