PSPK – 11 April 2026 | Pemerintah telah menetapkan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebanyak satu hari dalam seminggu. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran bahan bakar minyak serta menurunkan beban operasional kantor.
Dr. Agustinus Subarsono, dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, menguraikan beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Menurutnya, infrastruktur teknologi yang handal menjadi prasyarat utama agar ASN dapat bekerja secara mandiri tanpa mengandalkan perintah atasan secara terus‑menerus.
Jika budaya kerja masih bergantung pada instruksi tertulis (Juknis) dan belum terbiasa beroperasi secara independen, maka penerapan WFH berpotensi menurunkan produktivitas. ASN dapat terdistraksi oleh urusan rumah tangga dan mengalihkan fokus dari tugas resmi.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, Subarsono menekankan perlunya standar layanan berbasis output serta sistem pemantauan yang terukur, seperti penggunaan timesheet, pencatatan jam kerja, serta rapat singkat secara daring setiap hari atau minggu.
Dari sisi ekonomi, WFH secara teoritis dapat menekan biaya operasional kantor. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan asumsi penghematan listrik tanpa analisis mendalam mengenai dampaknya terhadap APBN atau APBD. Penghematan biaya transportasi memang signifikan di kota‑kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, sementara di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) efeknya masih dipertanyakan.
Ia juga mengakui adanya potensi penyalahgunaan hari Jumat WFH untuk memperpanjang libur akhir pekan (long weekend). Fenomena ini lebih mungkin terjadi pada ASN dengan kelas ekonomi menengah ke atas yang memiliki kestabilan finansial dan dapat memanfaatkan libur tambahan untuk kegiatan pribadi atau bahkan pekerjaan sampingan. Sebaliknya, ASN berpenghasilan rendah cenderung tidak memanfaatkan WFH untuk tujuan tersebut karena kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak.
- Indikator kuantitatif: pencapaian target atau output yang telah ditetapkan.
- Ketepatan waktu: apakah hasil tercapai sesuai jadwal atau mengalami keterlambatan.
- Kualitas kerja: tingkat revisi yang diperlukan, apakah minor atau mayor.
- Partisipasi digital: keaktifan dalam kegiatan daring dan kecepatan respons.
Subarsono menegaskan tidak semua jenis pekerjaan dapat dialihkan ke WFH. Layanan publik yang memerlukan kehadiran fisik, seperti penerbitan SIM, KTP, sertifikat tanah, maupun pelayanan kesehatan di rumah sakit, tetap harus dilakukan di tempat.
Di ranah pendidikan, ia lebih mendukung pembelajaran tatap muka karena memberikan ruang lebih luas bagi guru dan dosen untuk berimprovisasi serta mencegah terjadinya “learning loss” atau penurunan kompetensi siswa.
Untuk mengukur efektivitas kebijakan WFH, ia menyarankan penggunaan indikator berbasis output harian, laporan mingguan, serta mekanisme reward and punishment yang jelas. Selain itu, survei kepuasan publik setelah dua bulan pelaksanaan dapat menjadi bahan evaluasi apakah kebijakan ini meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat.
