PSPK – 10 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Serangan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali menjadi sorotan publik setelah Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengajukan laporan polisi Model B ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut menuntut penyelidikan ulang di peradilan umum serta mengungkap dugaan keterlibatan 16 orang pelaku sipil yang terorganisir.
Latar Belakang Insiden
Pada bulan Maret 2026, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman zat kimia berbahaya yang diyakini merupakan upaya percobaan pembunuhan. Video insiden beredar luas di media sosial, menampilkan sekelompok orang yang mengenakan seragam militer serta warga sipil yang melakukan serangan. Penyelidikan awal oleh Polda Metro Jaya kemudian dialihkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom TNI).
Langkah TAUD: Laporan Model B
TAUD, melalui juru bicara Gema Gita, menyatakan bahwa laporan sebelumnya sudah mencakup barang bukti dan saksi. Namun, dengan laporan Model B yang baru, proses penyidikan dan pembuktian akan dimulai kembali dari awal. Gita menegaskan pentingnya membawa kasus ini ke ranah peradilan umum agar proses hukum dapat berjalan lebih leluasa, transparan, dan mengungkap kebenaran materiil.
Temuan Investigasi Mandiri: 16 Pelaku Sipil
Investigasi independen yang dilakukan oleh TAUD mengidentifikasi adanya 16 orang yang diduga berperan dalam aksi penyiraman. Menurut Gita, keberadaan pelaku sipil menunjukkan bahwa serangan tidak bersifat spontan, melainkan direncanakan secara terorganisir. TAUD menuntut aparat kepolisian tidak hanya mengusut 16 tersangka yang telah diidentifikasi, tetapi juga menelusuri “aktor intelektual” di balik perencanaan.
Komnas HAM dan Dugaan Pelaku Lain
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengonfirmasi bahwa lebih dari empat orang teridentifikasi sebagai tersangka, dan masih ada dugaan keterlibatan pihak lain. Komisioner Saurlin P. Siagian menyatakan Komnas HAM tengah menggali fakta terkait kemungkinan keberadaan belasan pelaku, termasuk anggota Denma BAIS TNI yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Komnas HAM juga menuntut akses untuk bertemu langsung dengan empat tersangka militer guna memastikan proses penyidikan di Puspom TNI berjalan transparan.
Dimensi Hukum: Percobaan Pembunuhan dan Terorisme
TAUD menilai aksi penyiraman air keras kepada Andrie Yunus sebagai upaya percobaan pembunuhan berencana sekaligus dugaan tindakan terorisme. Laporan tersebut menyertakan pasal-pasal terkait, antara lain Pasal 459 jo Pasal 17 KUHP, Pasal 469 ayat (1) jo Pasal 470 tentang percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat, serta Pasal 601, 602 jo Pasal 612 KUHP yang mengatur tindak pidana terorisme.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menekankan minimnya transparansi dari pihak militer terkait identitas dan wajah para tersangka. Hingga kini, tidak ada publikasi resmi mengenai keempat anggota Denma BAIS TNI yang dikabarkan telah diamankan.
Tuntutan Publik dan Langkah Selanjutnya
Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk TAUD dan Komnas HAM, menuntut agar proses hukum tidak hanya berhenti pada penahanan militer, melainkan dilanjutkan di peradilan umum. Mereka menilai hal ini penting untuk mencegah praktik penutupan kasus secara sepihak serta memastikan akuntabilitas penuh.
Jika penyelidikan di peradilan umum menemukan bukti kuat, para pelaku sipil maupun militer dapat dijerat dengan pasal-pasal yang relevan, termasuk pasal terorisme yang dapat membawa sanksi hukuman berat. Selain itu, proses pengungkapan identitas “aktor intelektual” diharapkan dapat memaparkan jaringan perencanaan yang lebih luas, mengurangi kemungkinan terulangnya aksi serupa.
Kasus ini juga memicu perdebatan tentang kebijakan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan. Pengamat hukum menilai bahwa penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi indikator utama kualitas demokrasi Indonesia.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, diharapkan aparat kepolisian dan militer akan memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai identitas pelaku, proses penyidikan, serta langkah-langkah hukum selanjutnya. Keputusan akhir peradilan umum nantinya akan menjadi tolok ukur sejauh mana Indonesia mampu menegakkan keadilan bagi korban serta menegakkan supremasi hukum.
