PSPK – 10 Maret 2026 | WASHINGTON – Pada Senin 9 Maret 2026, Senator Lindsey Graham dari Carolina Selatan mengecam kebijakan Arab Saudi yang menurutnya menolak berperan aktif dalam upaya militer Amerika Serikat dan Israel melawan Republik Islam Iran. Melalui unggahan di platform X, Graham menegaskan bahwa kegagalan Riyadh untuk mengirimkan pasukan “yang mumpuni” akan merugikan kepentingan Amerika di Timur Tengah dan menghambat upaya menggulingkan rezim Tehran.
Seruan Graham kepada Arab Saudi
Graham menulis, “Pertanyaannya, mengapa AS harus membuat perjanjian pertahanan dengan negara seperti Arab Saudi yang tidak mau bergabung dalam pertempuran yang menguntungkan kedua belah pihak?” Ia menambahkan bahwa Amerika telah menandatangani kesepakatan pertahanan senilai 142 miliar dolar dengan Riyadh, termasuk izin pembelian jet F‑35, namun Arab Saudi “hanya mengeluarkan pernyataan di belakang layar” tanpa komitmen militer yang nyata.
Menurut Graham, runtuhnya rezim Iran akan menciptakan “Timur Tengah yang baru” dan “menghasilkan banyak uang” bagi para pelaku ekonomi regional. Pernyataan ini menyingkap dimensi ekonomi yang sering tersembunyi di balik retorika geopolitik, terutama mengingat nilai kontrak energi dan infrastruktur yang dapat diakses kembali jika sanksi dilepaskan.
Trump menambah tekanan lewat ancaman minyak
Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump, yang kembali aktif dalam politik pasca kepresidenan, mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social pada 10 Maret 2026. Ia menegaskan, “Jika Iran menghalangi aliran minyak di Selat Hormuz, mereka akan dihantam oleh Amerika Serikat dua puluh kali lebih keras daripada yang telah mereka alami.” Trump menambahkan, AS siap menargetkan fasilitas “mudah dihancurkan” di Iran, dengan konsekuensi “kematian, api, dan amarah”.
Pernyataan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak mentah, dengan West Texas Intermediate (WTI) menembus $86 per barel dan harga global melonjak di atas $120 per barel setelah ketegangan di Selat Hormuz. Menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), sekitar 20 % konsumsi minyak dunia melewati selat tersebut, menjadikannya titik krusial bagi perdagangan energi internasional, termasuk bagi China dan negara‑negara Eropa.
Dinamika ekonomi dan sanksi minyak
Dalam satu wawancara terpisah, Trump mengumumkan rencana pelonggaran sanksi energi terhadap beberapa negara guna menurunkan harga minyak global. Meskipun tidak menyebutkan negara secara spesifik, laporan mengindikasikan Rusia sebagai calon utama benefisiari kebijakan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya mitigasi dampak ekonomi domestik AS menjelang pemilihan paruh waktu, sekaligus menambah tekanan pada Tehran.
Senator Graham menanggapi kebijakan sanksi tersebut dengan nada skeptis. Ia berargumen bahwa “menahan Iran secara ekonomi tanpa menggerakkan aksi militer hanya memperpanjang penderitaan rakyat Iran dan memberi peluang bagi negara‑negara saingan mengambil alih pasar energi.”
Reaksi regional dan internasional
Gagasan untuk mengajak Arab Saudi masuk dalam koalisi militer menimbulkan reaksi beragam di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Beberapa pejabat menilai bahwa keterlibatan Riyadh dapat meningkatkan legitimasi operasi, sementara yang lain khawatir akan konsekuensi diplomatik dengan Iran dan potensi eskalasi konflik.
Di sisi lain, Iran melalui juru bicara Garda Revolusi Iran (IRGC) menolak semua ancaman, menyebutnya “omong kosong” dan menegaskan bahwa mereka akan melindungi jalur minyak serta menutup Selat Hormuz bila diperlukan. IRGC memperingatkan bahwa setiap gangguan akan mengakibatkan “tidak ada satu liter pun minyak yang dapat diekspor dari kawasan tersebut.”
Implikasi bagi pasar energi global
Kenaikan harga minyak berpotensi menambah beban pada konsumen di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan energi. Analis pasar memperkirakan bahwa jika konflik berlanjut, harga Brent dapat menembus $110 per barel dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah Indonesia diperkirakan akan meninjau kembali kebijakan subsidi bahan bakar untuk menahan inflasi.
Di Amerika Serikat, Menteri Energi Chris Wright menyatakan bahwa gangguan di Selat Hormuz “tidak akan berlangsung lama” dan memperkirakan lalu lintas normal dapat kembali dalam “beberapa minggu, bukan berbulan‑bulan.” Namun, pernyataan ini belum menenangkan investor yang terus memantau perkembangan militer di wilayah tersebut.
Secara keseluruhan, seruan Graham untuk mengaktifkan Arab Saudi secara militer dan ancaman keras Trump terhadap Iran menandai peningkatan intensitas retorika geopolitik AS di Timur Tengah. Kedua pendekatan—diplomasi militer dan tekanan ekonomi melalui sanksi minyak—menunjukkan bahwa Washington bersiap untuk memanfaatkan setiap peluang, baik melalui aliansi regional maupun kebijakan energi, demi mengamankan kepentingan strategis dan ekonomi di kawasan yang kaya sumber daya.
Jika rezim Tehran runtuh, potensi distribusi kembali kontrol atas cadangan minyak dan gas di wilayah tersebut dapat membuka peluang investasi miliaran dolar bagi perusahaan Amerika dan sekutunya. Namun, risiko eskalasi militer dan dampak sosial‑ekonomi bagi penduduk Iran tetap menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan global.
