PSPK – 13 Maret 2026 | Dalam dinamika politik Indonesia saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pola kepemimpinan yang cenderung menolak revisi kebijakan dan menolak kritik publik. Dua program utama yang menjadi sorotan, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menimbulkan perdebatan tajam karena masalah implementasi dan keberlanjutan.
Kebijakan yang Tidak Mudah Digoyang
Program MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak sekolah, namun beberapa kasus keracunan makanan dan keterlibatan aparat militer, kepolisian, serta partai politik dalam pengelolaan dapur menimbulkan keraguan. Sementara itu, KDMP berupaya mengembangkan koperasi desa yang diharapkan menjadi motor ekonomi lokal, namun dominasi peran TNI dalam pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan semangat koperasi tradisional.
Berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis anti‑korupsi, telah mengajukan kritik terkait potensi kebocoran anggaran, mark‑up harga bahan pangan, dan ketidaksesuaian skema KDMP dengan kebutuhan petani. Respons pemerintah yang cenderung melabeli kritikus sebagai “antek asing” atau “pengecut” menunjukkan adanya penolakan terhadap dialog konstruktif.
Metafora Pilatian dan Analisis Foucault
Istilah “Prinsip Pilatian” mengacu pada sikap Pontius Pilatus yang menolak mengubah tulisan di salib, melambangkan keteguhan yang berujung pada kekakuan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, kebijakan seakan menjadi “tulisan yang tak dapat diubah”, mengesampingkan kebutuhan akan evaluasi. Michel Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga membentuk wacana yang menentukan apa yang dianggap sah dan benar. Pemerintah membangun narasi bahwa MBG dan KDMP adalah “investasi masa depan bangsa” yang tidak boleh dipertanyakan, sementara kritik diperlakukan sebagai gangguan terhadap stabilitas.
Contoh konkret meliputi penolakan permintaan audit independen atas program MBG dan penolakan diskusi terbuka mengenai skema pembiayaan KDMP, yang justru memperkuat rezim kebenaran yang menutup telinga pada suara warga.
Dampak Terhadap Demokrasi
Ketika ruang publik dipenuhi monolog kekuasaan, partisipasi warga tereduksi menjadi sekadar tepuk tangan simbolis. Hal ini mengikis prinsip demokrasi yang menuntut akuntabilitas dan transparansi. Sejarah menunjukkan bahwa rezim yang menolak evaluasi cenderung mengalami kegagalan karena kebutaan internal.
Untuk memastikan bahwa program-program pemerintah memberikan manfaat nyata, diperlukan keterbukaan terhadap kritik, audit yang independen, serta dialog yang melibatkan masyarakat sipil. Hanya dengan cara ini rezim dapat bertransformasi dari sikap Pilatian menjadi kepemimpinan yang responsif dan inklusif.
Penulis: Nandy Djo, pekerja swasta Kabupaten Nagekeo
Editor: Dominiko Djaga
