PSPK – 05 Maret 2026 | Jakarta, 5 Maret 2026 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyampaikan pesan penting dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden mengajak bangsa untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di negara‑negara Teluk setelah serangan bersama Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Menurut Muzani, pesan tersebut disampaikan dalam rapat khusus di Istana Kepresidenan pada Rabu (4/3) dan menekankan bahaya polarisasi pandangan masyarakat yang dapat merusak keharmonisan nasional. “Situasi global seperti sekarang memudahkan masyarakat berpikir menurut cara pandang masing‑masing, dan itu berpotensi merusak keakraban serta kekompakan kita dalam berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Latihan Persatuan di Tengah Krisis Global
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah semata‑mata demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk menjaga keutuhan NKRI. Dalam diskusi kebangsaan yang dihadiri oleh mantan Presiden ke‑6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden ke‑7 Joko Widodo, serta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma’ruf Amin, Presiden menyoroti pentingnya solidaritas nasional.
Acara yang berlangsung pada Selasa malam (3/3) di Istana Merdeka juga melibatkan mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, dan pejabat kabinet Merah Putih. Muzani menggambarkan suasana pertemuan yang akrab, kekeluargaan, bahkan sesekali diselingi guyonan, namun tetap fokus pada isu-isu strategis.
Masukan dari Para Pemimpin dan Ahli
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menambahkan bahwa dampak konflik di Timur Tengah harus diantisipasi dengan kebijakan tepat. Ia menekankan amanat konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berperan dalam perdamaian dunia. Diskusi daring “Nuklir atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya bagi Indonesia dan Dunia” memperkuat urgensi koordinasi lintas sektoral.
Dalam forum tersebut, Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Denni Puspa Purbasari, memperingatkan dampak ekonomi global: blokade Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak 8‑10 % pada awal konflik, yang selanjutnya berpotensi meningkatkan inflasi, menurunkan nilai tukar rupiah, serta menambah beban fiskal. Ia menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk melindungi kelompok rentan yang terdampak gejolak ekonomi.
Pesan SBY kepada Prabowo melalui AHY
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa dalam pertemuan 3,5 jam di Istana Merdeka, SBY menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. SBY menekankan pentingnya menjaga fiskal, ekonomi, energi, dan ketahanan pangan agar tetap aman, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mencari solusi damai di panggung internasional.
AHY menambahkan, “Indonesia memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan demi rakyat dan negara, namun sebagai warga dunia tidak bisa cuek. Peran kita di kawasan strategis, dengan populasi muslim terbesar, sangat diharapkan.” Ia juga menyinggung bahwa diskusi mencakup posisi Indonesia di Board of Peace (BoP), meski belum ada keputusan resmi mengenai keanggotaan.
Tanggapan Kementerian Luar Negeri
Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai BoP sedang ditangguhkan sementara, karena fokus kini beralih ke situasi Iran dan negara‑negara Teluk yang terdampak. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menghubungi mayoritas pemimpin negara‑negara Teluk, kecuali Arab Saudi yang masih menunggu waktu yang tepat.
“Sudah ada telepon, yang lain sudah, yang masih menunggu mungkin MBS,” ujar Sugiono, menegaskan pentingnya diplomasi bilateral di tengah gejolak.
Implikasi bagi Masyarakat Indonesia
Pesan persatuan Prabowo diharapkan menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menolak provokasi sektarian dan menjaga stabilitas sosial. Di tengah arus informasi yang cepat, pemerintah mengimbau warga untuk mengandalkan sumber informasi resmi, menghindari penyebaran hoaks, serta memperkuat dialog antar‑umat.
Berbagai lembaga sosial, termasuk organisasi keagamaan dan komunitas lokal, diminta berperan aktif dalam memfasilitasi program kebersamaan, seperti dialog lintas agama, kegiatan gotong‑royong, dan kampanye edukatif tentang pentingnya persatuan nasional.
Dengan menegaskan komitmen pada persatuan, Presiden Prabowo menutup diskusi dengan ajakan: “Kita semua bangsa Indonesia harus tetap bersatu, menjaga kekompakan, dan bersama mengatasi tantangan global demi masa depan yang lebih damai dan sejahtera.”
Upaya kolektif ini diharapkan tidak hanya meredam potensi polarisasi internal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor diplomatik yang konstruktif di panggung dunia.
