PSPK – 18 Maret 2026 | Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., pada Rabu (18 Maret) memutuskan untuk menunda rencana kenaikan tarif transportasi umum yang sebelumnya diumumkan pada Selasa. Keputusan ini diambil di tengah tekanan ekonomi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak.
Negara kepulauan tersebut sangat bergantung pada impor minyak mentah, terutama dari Timur Tengah. Sejak perang antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran pecah, Filipina telah meluncurkan serangkaian langkah penanggulangan, antara lain memperkenalkan minggu kerja empat hari bagi pegawai negeri, memberikan bantuan tunai kepada pengemudi becak, serta membuka pembicaraan dengan satu-satunya kilang minyak dalam negeri untuk membeli minyak Rusia.
Regulator transportasi pada Selasa mengumumkan kenaikan tarif sekitar delapan persen untuk layanan jeepney—kendaraan umum yang melayani jutaan penumpang setiap hari—serta kenaikan pada moda transportasi lainnya. Namun, Marcos menyatakan bahwa “bukan saat yang tepat untuk membebani masyarakat dengan tarif yang lebih tinggi” mengingat situasi geopolitik yang tidak menentu.
Sebagai gantinya, Presiden menginstruksikan Kementerian Transportasi untuk menyiapkan program perjalanan gratis di seluruh negeri serta memberikan diskon pada sistem kereta ringan dan jalan tol. Rincian mengenai jenis transportasi yang akan diberikan layanan gratis belum diungkap secara lengkap.
Kementerian Transportasi kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa kenaikan tarif akan ditangguhkan sesuai permintaan presiden sambil mempersiapkan pelaksanaan program perjalanan gratis.
Reaksi tidak selalu positif. Mody Floranda, ketua serikat pengemudi jeepney, menyatakan kekecewaan organisasi mereka, menuding keputusan tersebut sebagai “pencabutan yang kejam” terhadap kebijakan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah kepada para pengemudi.
- Alasan penangguhan: Kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.
- Langkah pemerintah: Program perjalanan gratis dan diskon pada kereta ringan serta jalan tol.
- Respons serikat pengemudi: Kekecewaan atas pencabutan kebijakan tarif.
Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah Filipina untuk menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan beban ekonomi yang dirasakan oleh warga, khususnya yang sangat mengandalkan transportasi umum untuk mobilitas harian.
