PSPK – 28 Maret 2026 | Parlemen Eropa pada pekan terakhir mengeluarkan serangkaian keputusan strategis yang mencakup bidang keuangan digital, regulasi kecerdasan buatan, kebudayaan, perdagangan internasional, serta perlindungan data pribadi. Langkah‑langkah tersebut menandai perubahan arah kebijakan Uni Eropa yang dapat memengaruhi jutaan warga dan perusahaan di seluruh benua.
Digital Euro Mengatasi Rintangan Politik
Setelah berbulan‑bulan perdebatan, Majelis Eropa berhasil menghapus hambatan politik utama dalam negosiasi pembuatan mata uang digital resmi Uni Eropa, yang dikenal sebagai digital euro. Keputusan ini membuka jalan bagi Komisi untuk melanjutkan tahapan teknis, termasuk uji coba pilot pada jaringan pembayaran lintas‑negara. Para legislator menekankan bahwa digital euro diharapkan meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat kedaulatan moneter, dan menanggapi pertumbuhan mata uang kripto.
Penundaan Implementasi AI Act
Di sisi regulasi teknologi, Parlemen memilih untuk menunda pelaksanaan AI Act, regulasi pertama di dunia yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan. Penundaan ini dimaksudkan memberi waktu lebih bagi industri untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan standar keamanan, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat. Meskipun penundaan menimbulkan kritik dari pihak yang menganggapnya menghambat inovasi, banyak anggota parlemen berpendapat bahwa langkah ini penting untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.
Kontroversi Pendanaan Venice Biennale
Sejumlah MEP menandatangani surat terbuka kepada Presiden Komisi Ursula von der Leyen, Kepala Kebijakan Luar Negeri Kaja Kallas, dan Menteri Luar Negeri Siprus Constantinos Kombos, menuntut penarikan dana Uni Eropa sebesar €2 juta yang dialokasikan untuk Venice Biennale jika Rusia tetap berpartisipasi. Surat tersebut menyoroti bahwa kehadiran paviliun Rusia—negara yang masih berada di bawah sanksi UE—akan merusak kredibilitas Uni dan mengecewakan rakyat Ukraina yang tengah berjuang. Beberapa anggota parlemen menambahkan bahwa pavilion tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan fisik maupun digital yang mendukung narasi Kremlin.
Persetujuan Perjanjian Dagang EU‑AS dengan Safeguard
Parlemen juga memberikan persetujuan akhir terhadap perjanjian perdagangan trans‑atlantik antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini mencakup jaminan perlindungan hak pekerja, standar lingkungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan. Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi dampak pada sektor pertanian, mayoritas anggota menganggap perjanjian ini penting untuk memperkuat rantai pasokan global pasca‑pandemi.
Akhir Era “Chat Control” Sementara
Langkah paling kontroversial datang dari penolakan tegas Parlemen terhadap perpanjangan pengecualian “voluntary chat control”. Kebijakan ini memungkinkan platform daring seperti Meta dan Google untuk secara otomatis memindai pesan pengguna dalam upaya mengidentifikasi konten eksploitasi anak. Karena praktik tersebut melanggar regulasi perlindungan data GDPR, pengecualian bersifat temporer dan akan berakhir pada 3 April. Penolakan tersebut menandai akhir periode di mana penyedia layanan dapat melakukan pemindaian massal tanpa dasar hukum yang kuat. Anggota parlemen menegaskan pentingnya melindungi privasi warga sekaligus mencari solusi jangka panjang yang tetap memungkinkan penindakan kejahatan anak.
Secara keseluruhan, rangkaian keputusan Parlemen Eropa ini memperlihatkan tekad lembaga legislatif untuk menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan nilai‑nilai fundamental Uni. Dari digital euro yang menjanjikan inklusi keuangan, hingga penolakan kontrol chat yang melindungi privasi, serta tekanan politik terhadap seni yang melibatkan Rusia, semua langkah tersebut menandai fase transformasi kebijakan yang akan bergema selama beberapa tahun mendatang.
