PSPK – 08 Maret 2026 | Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian aksi nyata yang menggabungkan transparansi kebijakan gaji pegawai negeri dengan program bantuan pangan gratis menjelang Ramadhan. Sebagai pemimpin yang berusia 43 tahun, ia mampu menyampaikan detail kebijakan tanpa harus membaca naskah, sekaligus menanggapi aspirasi warga di berbagai daerah.
Gaji Honorer, PPPK, dan THR: Penjelasan Langsung di Video Viral
Dalam sebuah rekaman yang kemudian viral di Instagram @folkshitcok, seorang wartawan menanyakan kepada Gubernur tentang status pembayaran gaji honorer guru, pegawai pemerintah dengan status PPPK, serta tunjangan THR bagi ASN. Sherly menjawab dengan tegas bahwa semua gaji honorer hingga PPPK tahap dua telah dibayarkan, menambahkan bahwa “gaji honorer guru sudah bayar, gaji P3K tahap dua juga sudah bayar langsung tiga atau empat bulan kemarin itu.”
Namun, ia mengakui masih ada 89 orang PPPK paruh waktu, kebanyakan guru, yang belum menerima gaji karena masalah administrasi pada nomenklatur dan nomor rekening. “Ada 89 orang dan sebagian itu memang guru. Karena nomenklatur dan nomor rekeningnya ada yang salah secara administrasi, jadi sedang diperbaiki,” ujarnya.
Mengenai gaji ASN, Sherly menegaskan bahwa gaji bulan Maret sudah cair pada 27 Februari, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Februari akan cair pada 5 Maret, dan THR dijadwalkan cair 12 Maret, tepat menjelang Lebaran.
Gerakan Pangan Murah Berubah Menjadi Pangan Gratis di Halmahera Tengah
Tak lama setelah penjelasan soal gaji, Sherly Tjoanda hadir di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk menyaksikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara mendadak berubah menjadi program pangan gratis. Sekitar seribu paket bahan pokok—5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kg gula—yang semula dijual Rp50.000 per paket, diberikan secara cuma‑cuma karena biaya telah ditanggung oleh Bupati Ikram Sangaji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil.
“Paket ini gratis karena sudah dibayarkan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil. Jadi bapak‑ibu bisa langsung membawa pulang,” ujar Sherly, disambut tepuk tangan meriah warga. Program ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan hingga Idul Fitri.
Warga mengungkapkan rasa syukur mereka. Sujud, seorang petani setempat, menuturkan, “Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil, Ibu Gubernur, dan Pak Wakil Gubernur. Kami merasa terus diperhatikan. Lansia, janda, dan anak‑anak yatim juga selalu menjadi perhatian pemerintah.”
Aspirasi Petani: Jalan Tani Desa Maffa Dijamin Tahun Ini
Di tengah kegiatan pangan, Sherly juga bertemu dengan warga Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyampaikan kebutuhan akan jalan tani sepanjang 2‑3 km. Petani mengeluhkan kondisi jalan tanah yang licin saat musim hujan, menyulitkan pengangkutan hasil panen.
Gubernur menanggapi, “Kita akan kirim tim untuk survei. Tahun ini kita upayakan supaya jalan tani ini bisa segera dibangun,” menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses pertanian.
Implikasi Kebijakan Pro‑Rakyat
Ketiga inisiatif ini—pembayaran gaji tepat waktu, distribusi pangan gratis, dan pembangunan infrastruktur pertanian—menunjukkan pendekatan holistik Sherly Tjoanda dalam mengatasi tantangan sosial‑ekonomi. Transparansi pembayaran gaji meningkatkan kepercayaan ASN, sementara bantuan pangan mengurangi beban rumah tangga miskin di wilayah pulau-pulau kecil. Jalan tani yang akan dibangun tidak hanya memperlancar distribusi hasil pertanian, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan pedesaan.
Penggabungan kebijakan ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, yang secara bersama‑sama menanggung biaya paket pangan serta memprioritaskan proyek infrastruktur. Hal ini memperkuat citra pemerintahan yang responsif dan inklusif.
Ke depan, harapan masyarakat Maluku Utara menitik pada konsistensi pelaksanaan program dan penyelesaian masalah administrasi yang masih menghambat pembayaran PPPK. Jika berhasil, model kebijakan Sherly dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menyeimbangkan kesejahteraan ASN dengan kebutuhan dasar rakyat.
Dengan langkah konkret yang terus digulirkan, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan komitmen “menuju lebaran” yang tidak hanya sekadar slogan, melainkan wujud nyata kebijakan pro‑rakyat di seluruh pelosok Maluku Utara.
