PSPK – 25 Maret 2026 | Manila – Pada Selasa, 24 Maret 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan deklarasi darurat energi nasional sebagai respons terhadap ketegangan yang berkembang di Timur Tengah. Konflik tersebut menimbulkan ketidakpastian di pasar energi global, mengganggu rantai pasokan, serta memicu lonjakan harga minyak internasional yang mengancam keamanan energi negara.
Dalam perintah eksekutif yang disebarkan kepada media, Presiden Marcos menegaskan bahwa sebuah komite khusus telah dibentuk untuk memantau pergerakan, pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian, serta barang‑barang penting lainnya. Darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pembelian bahan bakar dan produk minyak bumi secara cepat, termasuk pembayaran sebagian kontrak di muka bila diperlukan.
- Wewenang membeli bahan bakar secara cepat
- Pembayaran kontrak sebagian di muka
- Pembentukan komite koordinasi lintas sektor
- Pengawasan dampak pada peso Filipina bersama Bank Sentral
Presiden juga menginstruksikan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Sentral Filipina untuk memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap nilai peso, aliran uang masuk, serta risiko depresiasi mata uang. Kritik muncul dari beberapa senator yang menilai respons pemerintah sebelumnya terhadap kenaikan harga minyak kurang terkoordinasi, berpotensi memicu inflasi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Kelompok pekerja transportasi, penumpang, dan konsumen berencana menggelar aksi mogok selama dua hari mulai Kamis sebagai protes atas kenaikan harga bahan bakar dan tuduhan kurangnya tindakan pemerintah. Pemerintah berharap deklarasi darurat ini dapat mempercepat langkah‑langkah penanggulangan dan menjaga stabilitas pasokan energi serta ekonomi domestik.
