PSPK – 08 Maret 2026 | Publik kembali mencermati dugaan penyimpangan dana negara setelah terungkap adanya alokasi sekitar Rp3 miliar dari Dana Bantuan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang diduga tidak sesuai dengan tujuan.
Ketua Keluarga Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin, menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk segera mengambil langkah tegas dan tidak menutup mata terhadap laporan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa KNPI Lebak akan mengirimkan surat resmi kepada Kejati Banten yang memuat permintaan konkret agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan tidak diabaikan.
- Penelusuran menyeluruh atas alokasi dana BLU.
- Penyampaian laporan hasil investigasi kepada publik.
- Penegakan hukum bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.
Informasi awal menyebutkan bahwa dana tersebut disalurkan kepada sebuah koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, dengan tujuan memberikan modal bagi pengembangan usaha masyarakat pesisir. Namun, data terbaru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dan realisasi di lapangan.
Data administrasi koperasi memperlihatkan bahwa entitas tersebut masih tercatat aktif, namun dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi menyampaikan laporan kegiatan maupun laporan keuangan secara rutin, sebagaimana diatur dalam regulasi perkoperasian.
Cucu menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Jika tidak ada masalah, proses hukum akan membuktikannya; namun bila terdapat penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas.
