PSPK – 29 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia memperpanjang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026 setelah menghadapi gangguan berulang pada sistem Coretax. Keputusan ini diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai respons atas masalah teknis yang membuat aplikasi “muter‑muter” dan dugaan adanya oknum nakal yang kembali mengontrak vendor bermasalah di lingkungan Kementerian Keuangan.
Latar Belakang Perpanjangan SPT
Menurut ketentuan Undang‑Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas akhir pelaporan SPT orang pribadi biasanya jatuh pada akhir bulan Maret. Namun pada tahun ini, Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan perpanjangan satu bulan setelah menyadari bahwa banyak wajib pajak tidak dapat mengakses Coretax secara stabil. Penundaan tersebut sekaligus mengakomodasi libur Lebaran yang berpotensi menambah beban administrasi.
Masalah Teknis Coretax
Coretax dirancang sebagai platform terpadu untuk memodernisasi administrasi pajak, meningkatkan integrasi data, dan memperkuat pengawasan penerimaan negara. Namun sejak peluncurannya, sejumlah wajib pajak melaporkan layar loading yang tak kunjung selesai, error pada proses unggah dokumen, serta kegagalan sistem pada jam‑jam sibuk. Pada Oktober 2025, Direktorat Jenderal Pajak mencatat peningkatan signifikan dalam tiket bantuan teknis, menandakan ketidakstabilan infrastruktur digital yang belum siap menampung volume transaksi tahunan.
Keterlibatan Oknum dan Vendor
Dalam sebuah konferensi pers pada 25 Maret, Purbaya mengungkapkan bahwa gangguan tidak semata‑mata bersifat teknis, melainkan juga disebabkan oleh tindakan oknum internal yang secara diam‑diam mengontrak kembali vendor yang sebelumnya diberhentikan karena layanan yang lelet. Vendor tersebut diduga kembali mengakses kode sumber Coretax, menimbulkan konflik performa dan menambah risiko kebocoran data. Menteri menegaskan bahwa penyelidikan sedang berjalan dan pihak yang terbukti melanggar akan diproses secara hukum.
Dampak Fiskal dan Kepercayaan Publik
Perpanjangan batas waktu pelaporan, meski memberikan ruang napas bagi wajib pajak, berpotensi menunda arus kas penerimaan negara. Laporan SPT bukan pembayaran pajak, tetapi data penting untuk mengkalkulasi target APBN. Jika data masuk terlambat, evaluasi realisasi pendapatan menjadi kurang akurat, mengganggu perencanaan anggaran. Lebih jauh, kegagalan sistem berulang menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola reformasi digital. Prinsip “no penalty without fault” menjadi sorotan, karena wajib pajak tidak boleh dikenai sanksi atas keterlambatan yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah.
Langkah Pemerintah ke Depan
Pemerintah berjanji melakukan audit menyeluruh terhadap arsitektur Coretax, memperkuat keamanan siber, dan meningkatkan literasi digital bagi pengguna. Rencana aksi mencakup penyediaan tim respons cepat, pelatihan intensif bagi petugas pajak, serta peninjauan kembali kontrak dengan vendor eksternal. Transparansi menjadi kunci; publik berhak mengetahui penyebab spesifik gangguan, langkah mitigasi, serta jadwal perbaikan yang realistis. Selain itu, Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan regulasi internal yang memperketat prosedur pengadaan layanan TI, guna mencegah terulangnya praktik kontrak tersembunyi.
Secara keseluruhan, perpanjangan batas pelaporan SPT hingga akhir April 2026 menandai titik kritis dalam proses digitalisasi perpajakan Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan responsivitas pemerintah terhadap masalah teknis, namun sekaligus menyoroti kelemahan struktural yang harus segera diperbaiki. Jika upaya reformasi teknologi dan penegakan akuntabilitas dapat dijalankan secara konsisten, Indonesia berpotensi mengubah Coretax menjadi tulang punggung fiskal yang andal, bukan hambatan administrasi yang menurunkan kepatuhan sukarela.
