PSPK – 05 Maret 2026 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kapasitas daya tampung bahan bakar minyak (BBM) Indonesia masih terbatas pada maksimal 25 hari. Dengan standar nasional yang ditetapkan antara 20 hingga 23 hari, cadangan BBM saat ini berada pada kisaran 22‑23 hari, jauh di bawah target tiga bulan (90 hari) yang dianggap sebagai standar ketahanan energi global.
Masalah Penyimpanan Menjadi Penghalang Utama
Menurut Bahlil, bukan pasokan minyak yang menjadi kendala, melainkan kurangnya fasilitas storage yang memadai. “Bukan kita tidak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Storage kita belum memadai,” ujarnya pada konferensi pers di Istana Kepresidenan pada 5 Maret 2026. Keterbatasan ini membuat publik sulit menuntut peningkatan cadangan hingga 60 hari tanpa melihat realitas infrastruktur.
Arahan Presiden dan Rencana Penambahan Kapasitas
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan baru. Targetnya adalah meningkatkan cadangan nasional menjadi tiga bulan, setara dengan 90 hari. Bahlil menambahkan bahwa salah satu lokasi alternatif terbaik yang sedang dipertimbangkan berada di wilayah Sumatera.
Investor domestik dan asing telah menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. “Investasinya sudah ada, investornya sudah ada,” kata Bahlil, menegaskan bahwa investor asing yang terlibat bukan berasal dari Amerika Serikat. Proyek ini direncanakan akan melibatkan pihak swasta, sehingga mempercepat proses pembangunan dan pengoperasian.
Dampak Konflik Timur Tengah dan Strategi Mitigasi
Meskipun konflik antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran belum mengganggu pasokan BBM di dalam negeri, Bahlil mengakui bahwa eskalasi berkelanjutan dapat memengaruhi rantai pasok global. Saat ini, sekitar 25 % impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengalihkan sebagian impor ke Amerika Serikat serta negara‑negara lain yang tidak terhubung dengan jalur strategis tersebut.
Untuk LPG, Bahlil menegaskan tidak ada masalah pasokan. Sementara untuk bensin, mayoritas impor berasal dari Asia Tenggara, sehingga relatif aman dari gejolak geopolitik.
Aspek Fiskal dan Harga Minyak Dunia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa skenario fiskal telah dipersiapkan untuk menghadapi kenaikan harga minyak. Simulasi menunjukkan bahwa bahkan jika harga minyak mentah naik hingga US$ 92 per barel, anggaran negara masih mampu menanggung pembelian tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dunia di atas asumsi makro APBN 2026 (ICP US$ 70 per barel) menambah beban subsidi energi. Pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan antara pendapatan tambahan dari harga tinggi dan kebutuhan subsidi bagi konsumen.
Regulasi Cadangan Operasional
Peraturan BPH Migas No 9/2020 mensyaratkan setiap pemegang izin usaha menyediakan cadangan operasional BBM minimal 23 hari. Laporan Desember 2025 menunjukkan sebagian besar produk BBM berada di atas batas minimal, dengan perkiraan cadangan antara 19 hingga 31 hari tergantung jenis produk.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menekankan bahwa pencadangan tidak hanya melibatkan volume bahan bakar, melainkan juga dana, infrastruktur gudang, jalur distribusi, dan sistem pengapalan.
Langkah Konkret Pemerintah ke Depan
- Pembangunan fasilitas storage baru di Sumatera dan lokasi strategis lainnya.
- Keterlibatan investor swasta, baik domestik maupun asing (non‑AS), untuk mempercepat realisasi proyek.
- Pengalihan impor crude oil dari zona berisiko ke negara‑negara yang lebih stabil, termasuk Amerika Serikat, Brasil, Nigeria, dan Angola.
- Simulasi fiskal untuk menyiapkan anggaran menghadapi harga minyak mentah hingga US$ 92 per barel.
- Pengawasan ketat stok BBM menjelang periode peningkatan permintaan, seperti Natal 2025 dan Lebaran 2026.
Dengan rangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap cadangan BBM nasional dapat ditingkatkan secara signifikan, menjamin ketahanan energi, dan menjaga stabilitas harga bagi konsumen.
Secara keseluruhan, meski kapasitas penyimpanan saat ini masih terbatas, upaya kolaboratif antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta diproyeksikan akan memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang.
